Jalani Sidang Maraton, 5 Komisioner KPU Palembang Didakwa Hilangkan Hak Pilih

Guntur, Antara ยท Jumat, 05 Juli 2019 - 22:05 WIB
Jalani Sidang Maraton, 5 Komisioner KPU Palembang Didakwa Hilangkan Hak Pilih

Lima Komisioner KPU Kota Palembang menjalani sidang perdana tindak pidana pemilu secara maraton di Pengadilan Negeri Palembang, Jumat (5/7/2019). (Foto: iNews.id/Guntur)

PALEMBANG, iNews.id – Lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) menjalani sidang perdana kasus tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Jumat (5/7/2019).

Kelima terdakwa yakni Eftiyani (Ketua), dan Yetty Oktarina, Abdul Malik, Alex Barzili, dan Syafarudin Adam (anggota). Mereka hadir di persidangan didampingi enam kuasa hukum.

Sidang tersebut berlangsung maraton dengan empat agenda, yakni pembacaan dakwaan, eksepsi (pembelaan) terdakwa, tanggapan jaksa, dan putusan sela.

Sidang dipimpin majelis hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Negeri Erma Suharti didampingi hakim anggota Mulyadi dan Subur Susatyo, sidang tersebut terbuka untuk umum serta mendapat penjagaan ketat polisi.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntun Umum (JPU) Kejari Palembang mengatakan, kelima terdakwa dengan sengaja menyebabkan orang lain menghilangkan masyarakat kehilangan hak pilihnya.

JPU merincikan tempat pemungutan suara (TPS) yang kekurangan surat suara saat pelaksanaan Pemilu 17 April 2018 dan TPS yang tidak diakomodir KPU Palembang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan (KPU).

"KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak memastikan dahulu jumlah surat suara dengan DPT di TPS sehingga terjadi kekurangan suara dan membuat pemilih meminta pemungutan suara dihentikan," ujar JPU.

BACA JUGA: 5 Komisioner KPU Palembang Jadi Tersangka Kasus Tindak Pidana Pemilu

Selanjutnya kelima terdakwa menggelar pleno sebanyak dua kali untuk menentukan TPS yang akan dilaksanakan PSL, namun KPU meminta pernyataan KPPS setempat mengenai perlu tidaknya dilaksanakan PSL dengan surat pernyataan.

Jaksa lewat keterangan ahli berpendapat surat pernyataan tidak bisa dijadikan terdakwa untuk membatalkan pelaksanaan PSL, seharusnya terdakwa melihat fakta di lapangan apalagi terungkap jika KPPS tidak mengetahui jika surat pernyataan akan digunakan untuk membatalkan PSL.

Kelimanya didakwa dengan Pasal 554 subsider Pasal 510 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang Menghilangkan Hak Pilih Warga. Adapun kelima terdakwa memilih menggunakan hak eksepsi dan majelis hakim menskor sidang.

Dalam eksepsinya, kelima terdakwa yang diwakili kuasa hukum mengaku keberatan dengan dakwaan JPU.

Kuasa Hukum kelima komisioner, Rusli Bastari, mengatakan seharusnya perkara pidana pemilu sudah diputuskan lima hari sebelum KPU mengumumkan perolehan hasil suara pemilu presiden dan wakil presiden.

"Mengingat pokok perkara yang didakwakan dapat mempengaruhi perolehan suara, seharusnya penyidikan sudah selesai dilakukan sebelum pengumuman hasil oleh KPU RI pada 21 Mei, tapi pengajuan perkara justru dilakukan Bawaslu pada 27 Mei," kata Rusli Bastari saat membacakan eksepsi dipersidangan.


Editor : Kastolani Marzuki