Ratusan Sopir Truk Batu Bara Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Sumsel

Antara, Bambang Irawan ยท Rabu, 21 November 2018 - 18:27 WIB
Ratusan Sopir Truk Batu Bara Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Sumsel

Aksi protes ratusan sopir pengangkut batu bara di Kantor Gubernur Sumsel. (Foto: iNews/Bambang Irawan)

PALEMBANG, iNews.id – Ratusan sopir truk pengangkut batu bara asal Kota Prabumulih, Muaraenim dan Lahat, berunjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), Jalan Kapten Arivai, Palembang, Rabu (21/11/2018). Mereka memprotes kebijakan pemprov yang melarang angkutan tambang melintas di jalan raya.

Pantauan iNews, meski diliputi dengan emosi, massa menyampaikan aspirasinya dengan tertib. Mereka membentangkan beragam karton dan spanduk untuk menyuarakan kerisauan akibat aturan pergub yang dinilai mengusik kondisi perekonomian para sopir pengangkut batu bara.

Massa mempertanyakan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel Nomor 74 Tahun 2018 tentang pencabutan Pergub Nomor 23 Tahun 2012 mengenai Tata Cara Pengangkutan Batu Bara melalui Jalan Umum yang telah berlaku pada 8 November lalu. Aturan baru ini membuat sopir truk batu bara kehilangan pekerjaan dan kesulitan ekonomi.

"Kami menginginkan adanya toleransi dalam pengangkutan batu bara dari Kabupaten Lahat menuju Palembang," ujar salah satu pendemo saat berorasi.


BACA JUGA:

Masyarakat Adat Palang Kantor DPRD Raja Ampat

Harga Kopra Anjlok, Petani Boikot Jalan Trans Tobelo-Galela


Dia mengatakan permintaan ini sesuai dengan surat Dinas Perhubungan (Dishub) Sumsel, dimana angkutan batu bara dari Muaraenim menuju Lahat diberi toleransi. Oleh karena itu, pihaknya menginginkan juga toleransi angkutan batu bara dari Lahat menuju Palembang. Para pendemo mengaku bukan menolak pergub, tetapi hanya meminta toleransi seperti di jalur Muaraenim-Lahat.

Aksi unjuk rasa itu diterima Sekda Sumsel Nasrun Umar dan Kadis Pertambangan dan Sumber Daya Mineral serta sejumlah pejabat lainnya. Pemprov Sumsel akan membahas bersama dan mencari solusi terbaik atas tuntutan para pendemo tersebut. Sebagaimana diatur dalam pergub yang baru disebutkan agar angkutan batu bara dari Lahat menuju Palembang menggunakan jalan khusus.

"Untuk bapak ibu ketahui, ada Pergub Nomor 5 Tahun 2011 yang melarang angkutan batu bara melintas berjalan di jalan umum. Pergub baru ini pasti ada kajian dan tentunya sudah memikirkan nasib sopir truk,” ujar Nasrun.

Massa yang tak puas dengan jawaban itu berharap aspirasi mereka disampaikan ke Gubernur Sumut Herman Deru, yang sedang dinas keluar kota. Mereka hanya menginginkan toleransi atas kebijakan baru tersebut.


Editor : Donald Karouw