5 Tahun Buron Kasus Korupsi, Mantan Camat Galang Ditangkap Kejati Sumut

Said Ilham ยท Sabtu, 21 September 2019 - 11:16 WIB
5 Tahun Buron Kasus Korupsi, Mantan Camat Galang Ditangkap Kejati Sumut

Tim Kejati Sumut mengamankan mantan camat Galang, Kabupaten Deliserdang, Hadisyam Hamzah (54), yang menjadi DPO sejak 2014, Jumat (21/9/2019). (Foto: iNews/Said Ilham)

MEDAN, iNews.id – Mantan camat Galang, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), Hadisyam Hamzah (54), yang menjadi daftar pencarian orang (DPO), akhirnya ditangkap tim gabungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut. Terpidana dalam kasus korupsi pengadaan lahan untuk proyek pembangunan gardu induk PT PLN Pikitring itu telah buron sejak tahun 2014.

Penangkapan Hadisyam Hamzah oleh tim gabungan Kejati Sumut bersama Kejari Deliserdang dipimpin Asintel Kejati Sumut Andi Murji Macfud pada Jumat malam (20/9/2019). Hadisyam ditangkap di kediamannya, Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam. Tim langsung menggiring Hadisyam ke Kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan.

“Hadisyam Hamzah menjadi DPO sejak tahun 2014,” kata Kepala Kejari Deliserdang Harly Siregar, Jumat (21/9/2019).

BACA JUGA: 

Buron 8 Tahun, Pengusaha Hotel Terpidana Kasus Penipuan Ditangkap Kejari Medan

Polda Jatim Resmi Terbitkan DPO untuk Tersangka Veronica Koman

Harly mengatakan, Hadisyam Hamzah menjadi DPO Mahkamah Agung terkait tindak pidana korupsi pemalsuan surat tanah yang merugikan negara ratusan juta rupiah, sejak tahun 2014. Selaku camat Galang, Hadisyam telah melegalisasi surat tanah seluas 12.330 meter persegi dengan membuatnya atas nama Sali Rajimin Putra, di tahun 2009.

“Tanah itu digunakan untuk keperluan proyek pembangunan gardu induk PLN di Desa Petangguhan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang. Padahal, tanah yang dilegalisasinya milik negara. Akibat perbuatannya, PLN harus membayar ganti rugi sebesar Rp230.690.000,” kata Harly.

Tim Kejati Sumut mengamankan mantan camat Galang, Kabupaten Deliserdang, Hadisyam Hamzah (54), yang menjadi DPO sejak 2014, Jumat (21/9/2019). (Foto: iNews/Said Ilham)

Atas tindakannya yang telah melegalisasi surat tanah hingga merugikan negara ratusan juta rupiah, MA memutuskan Hadisyam Hamzah bersalah dan dihukum selama 2 tahun penjara. Selain itu, Hadisyam harus membayar denda sebesar Rp50 juta dan subsider 6 bulan kurungan.

“Setelah menjalani pemeriksaan di Kejati Sumut, Hadisyam kemudian dibawa ke Lapas Lubuk Pakam untuk menjalani hukuman selama dua tahun, sesuai putusan Mahkamah Agung,” kata Harly Siregar.


Editor : Maria Christina