Belum Rekam e-KTP, 90% Napi di Sumut Terancam Tak Bisa Nyoblos

Stepanus Purba ยท Rabu, 09 Januari 2019 - 16:23 WIB
Belum Rekam e-KTP, 90% Napi di Sumut Terancam Tak Bisa Nyoblos

Ketua KPU sumatera Utara Yulhasni bersama dengan komisiner KPU Sumatera Utara perioden 2018-2023 saat dilantik bebrapa waktu lalu. (Foto: dok iNews.id)

MEDAN, iNews.id – Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, 90 persen warga binaan atau narapidana (napi) di Sumatera Utara (Sumut), terancam tak bisa nyoblos. Hal ini disebabkan mereka belum melakukan perekaman e-KTP.

Ketua KPU Sumut Yulhasni membenarkan angka tersebut. Menurutnya, para napi ini bisa terancam tak bisa menyalurkan hak suaralnya saat gelaran pemilu pada 17 April 2019 mendatang.

Dia menyebutkan, dari 39 UPT lapas maupun rutan yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, baru tiga daerah yang selesai melakukan perekaman e-KTP.

"Jadi masih ada 21 daerah lagi yang belum selesai melakukan perekaman," ujarnya, Rabu (9/1/2019).

BACA JUGA: 7 Komisioner KPU Sumut Periode 2018-2023 Diumumkan, 3 Wajah Lama

Yulhasni memastikan, napi yang tidak memiliki e-KTP, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena terganjal regulasi yang sudah ditetapkan.

"KPU dapat memberikan hak pilih kepada warga binaan sepanjang mereka memiliki identitas yang dibuktikan melalui kepemilikan e-KTP," ucapnya.

Untuk mengantisipasi gagalnya warga binaan memberikan hak pilihnya, KPU Sumut terus mendorong Disdukcapil.

“Jika sudah dilakukan perekaman maka mereka bisa kami masukkan dalam daftar pemilih tambahan (DPT)," tuturnya.

Sementara terkait jumlah potensi pemilih dari lapas dan rutan, Yulhasni memperkirakan angkanya mencapai 28.000. Kendati demikian dia mengaku belum dapat memastikan kevalidan data yang sudah masuk dalam DPT Pemilu 2019.

"Kami sudah memberi tenggat waktu hingga akhir Januari ini,” ujarnya.


Editor : Donald Karouw