Buron sejak 2016, Terpidana Korupsi Pajak Daerah Deliserdang Ditangkap

Devis Karmoy ยท Senin, 05 November 2018 - 18:46 WIB
Buron sejak 2016, Terpidana Korupsi Pajak Daerah Deliserdang Ditangkap

Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian saat memaparkan penangkapan DPO terpidana korupsi pajak, Alboin Siagian, Senin (5/11/2018). (Foto: iNews/Devis Karmoy)

MEDAN, iNews.id – Setelah buron sejak 2016 lalu, terpidana kasus korupsi pajak di Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Pemkab Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), Alboin Siagian, ditangkap. Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut menangkap Alboin di rumahnya, Senin dini hari tadi (5/11/2018).

Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang itu diamankan oleh tim intelijen Kejati Sumut yang dipimpin Asisten Intelijen Kejati Sumut Leo Simanjuntak bersama Kepala Seksi Intelijen Kejari Deliserdang Muhammad Iqbal.

Setelah diamankan dari rumahnya di Jalan Pelajar Nomor 128 Medan Teladan Kota Medan, mantan staf penagih pajak di Dinas PKAD Pemkab Deliserdang itu langsung diserahkan ke Kejari Deliserdang untuk ditahan.

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Sumut Sumanggar Siagian memaparkan, Alboin terlibat kasus korupsi pengutipan pajak galian C, pajak restoran, serta pajak reklame. Hasil pengutipan periode Januari hingga Mei 2010 tersebut tidak sepenuhnya disetorkan ke kas daerah.

“Total kerugian negara akibat perbuatan terpidana tersebut Rp297 juta. Terpidana ini hari inilah kami eksekusi ke Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Lubukpakam,” kata Sumanggar Siagian.


BACA JUGA: Kejati Sumut Tangkap Buron Kasus Kredit Fiktif Rp11,76 M BRI Agroniaga


Sumanggar mengatakan, terpidana Alboin sebelumnya dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara di PN Deliserdang. Dia kemudian mengajukan banding, lalu kasasi ke Mahkamah Agung (MA). MA selanjutnya memutuskan Alboin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan divonis hukuman 5 tahun penjara serta denda Rp200 juta pada 2016. Namun, Alboin kabur dan akhirnya ditetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2016 lalu.

“Terpidana ini juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp101 juta. Namun, bila denda tidak dibayar, dia harus mengganti selama enam bulan kurungan penjara,“ kata Sumanggar.


Editor : Maria Christina