Buruh Tolak UMP Sumut 2019, Ini Kata Edy Rahmayadi

Stepanus Purba ยท Kamis, 08 November 2018 - 11:12 WIB
Buruh Tolak UMP Sumut 2019, Ini Kata Edy Rahmayadi

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di depan Kantor Gubernur Sumut beberapa waktu lalu. (Foto: iNews.id/Stepanus Purba)

MEDAN, iNews,id – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar Rp2.303.403 oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menuai gelombang protes dari buruh. Dalam beberapa kali aksi demonstrasi, massa buruh menyampaikan kekecewaannya kepada gubernur dan mendesak revisi UMP.

Terkait dengan penolakan buruh ini, Edy Rahmayadi akhirnya angkat bicara. Edy mengungkapkan, dirinya sebagai gubernur tidak mungkin keluar dari regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat terkait dengan penetapan UMP.

“Penetapan itu harus sesuai dengan regulasi yang diatur (PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan). Tidak mungkin saya keluar dari sana karena bisa lebih salah,” kata Edy Rahmayadi, Rabu (7/11/2018), usai mengikuti rapat paripurna dengan anggota DPRD Sumut.

Edy menjelaskan, dalam PP No 78 Tahun 2018 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, perhitungan UMP tahun 2019 berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan laju inflasi. “Setelah kami lakukan perhitungan dengan rumusan tersebut, maka UMP tahun 2019 naik sekitar Rp177.392 atau menjadi Rp2,3 juta lebih,” ujar Edy.

BACA JUGA: 

UMP Sumut 2019 Dinilai Tak Layak, Buruh Demo di Kantor Gubernur

Tolak Besaran UMP 2019, Buruh Sumut: Upah Layak Harusnya Rp2,8 Juta

Tolak UMP 2019, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Sumatera Utara

Ke depan, Edy berjanji Pemprov Sumut akan melakukan gebrakan di sektor riil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan gebrakan itu, Edy berkeyakinan upah buruh di provinsi akan meningkat cukup tinggi.

“Kalau (pertumbuhan ekonomi) kita bisa sampai 6 persen saja dengan inflasi 3,20 persen, maka tahun depan gaji buruh bisa mencapai Rp3,5 juta. Tetapi kalau masih 5,12 persen, bisanya Rp2,3 juta. Jadi pertumbuhan ekonomi Sumut ini yang harus kita kejar. Kami sudah rapat panjang membahas ini,” papar Edy Rahmayadi.

BACA JUGA: 

Demo Buruh Tolak UMP di Sumut Memanas, Massa Tertahan Barikade Polwan

Sah, Gubenur Tetapkan Upah Minimum Provinsi Sumut 2019 Rp2,3 Juta

Edy juga mengungkapkan, penetapan UMP harus melihat kondisi perusahaan yang mempekerjakan buruh. Edy mengkhawatirkan jika UMP dipaksakan naik sesuai tuntutan buruh, maka perusahaan tidak dapat menyanggupinya. “Kalau begitu bisa tutup perusahaan tersebut dan bisa chaos kita,” katanya.

Pemprov Sumut akan terus mendorong agar sektor riil menjadi fokus pembangunan di Sumut ke depan. Hal ini juga sesuai dengan visi misinya bersama Wakil Gubernur Musa Rajekshah saat kampanye Pilgub Sumut lalu, yang fokus pada lima sektor. “Kita harus kembalikan Sumut menjadi agraris. Lalu infrastruktur, tenaga kerja, pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.


Editor : Maria Christina