Demo Buruh Tolak UMP di Sumut Memanas, Massa Tertahan Barikade Polwan

Stepanus Purba ยท Selasa, 06 November 2018 - 17:47 WIB
Demo Buruh Tolak UMP di Sumut Memanas, Massa Tertahan Barikade Polwan

Aksi buruh saat coba merangsek masuk ke gerbang kantor gubernus Sumut namun tertahan barikade polwan. (Foto: iNews.id/Stepanus Purba)

MEDAN, iNews.id – Aksi unjuk rasa ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (6/11/2018), memanas. Massa yang sejak siang menggelar aksi mencoba memaksa masuk lantaran tak kunjung ditemui Gubernur Edy Rahmayadi.

Namun aksi mereka tertahan barikade polisi wanita (polwan) tepat di depan pintu gerbang. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Ketegangan dan kericuhan sempat mewarnai aksi buruh untuk menyampaikan tuntutan penolakan UMP 2019 dan memintanya agar merevisi ulang.

Pantauan iNews.id, dalam aksi dorong itu massa buruh terus memaksa masuk menembus barikade polwan. Bahkan terdengar adu mulut antara polisi dan massa. Kericuhan akhirnya mereda setelah buruh memilih mundur karena tak mampu menembus barikade polwan dan ketatnya pengawalan.


Tak ingin kericuhan kian meluas, koordinator buruh akhirnya memilih untuk membaca tuntutan mereka di depan kantor Gubernur Sumut dan didengar langsung Plt Sekda Provinsi Ibnu Sri Hutomu.


BACA JUGA:

Tolak UMP 2019, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Sumatera Utara

UMP Sumut 2019 Dinilai Tak Layak, Buruh Demo di Kantor Gubernur


Dalam penyampaian aspirasinya, buruh mengungkapkan bahwa mereka meminta kepada Pemprov Sumut dalam hal ini gubernur untuk segera merevisi kebijakan penetapan UMP 2019 berdasarkan PP 78 Tahun 2015.

"Kami minta agar penetapan UMP Tahun 2019 berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL), yang mana berdasarkan perhitungan kami, UMP ada angka Rp2,9 juta," ujar pimpinan aksi Natal Sidabutar didampingi unsur pimpinan buruh yang tergabung dalam APBD-SU.

Buruh meminta Gubernur Edy Rahmayadi untuk menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo agar mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Struktur Pengupahan Buruh Berdasarkan Laju Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi. " PP ini menjadikan upah buruh menjadi sulit mengalami kenaikan signifikan," kata mereka dalam tuntutannya.

Menanggapi permintaan buruh, Plt Sekda Provinsi Ibnu Sri Hutomo mengatakan bahwa kebijakan terkait dengan pengupahan merupakan kewenangan dari Kementerian Tenaga Kerja. "Kami akan sampaikan aspirasi dari kawan-kawan buruh ini kepada pemerintah pusat karena kebijakan ini ada ditangan pemerintah pusat," ucapnya.

Saat ditanya tentang keberadaan Gubenur Sumut Edy Rahmayadi, Ibnu mengatakan bahwa saat ini gubernur sedang melaksanakan tugas pemerintahan di Jakarta. "Pak gubernur saat ini sedang ada di Jakarta karena kemarin ada menerima penghargaan dari Wakil Presiden. Mungkin beliau akan pulang hari ini," tutur Ibnu Hutomo.


Editor : Donald Karouw