Didesak Diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Amin, Begini Tanggapan Bawaslu Sumut

Stepanus Purba ยท Sabtu, 11 Mei 2019 - 01:15 WIB
Didesak Diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Amin, Begini Tanggapan Bawaslu Sumut

Massa GNPF berunjuk rasa di Kantor Bawaslu Sumut mendesak pasangan 01 didiskualifikasi. (Foto: iNews.id/Stepanus Purba)

MEDAN, iNews.id - Ribuan warga yang mengatasnamakan diri Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumatera Utara berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu Sumatera Utara.

Dalam aksinya, massa mendesak Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 01 sebagai peserta pemilu. 

GNPF menuding bahwa dalam perjalanan Pilpres 2019 lalu, pasangan 01 banyak melakukan kecurangan. "Jadi kita minta kepada Bawaslu Sumatera Utara untuk adil melihat peristiwa ini," kata Ketua GNPF Ulama Sumatera Utara Ustaz Heriansyah, Jumat (10/5/2019). 

Selain itu, GNPF Ulama Sumut juga meminta Bawaslu untuk meghentikan situng yang tengah dilakukan oleh KPU karena menilai banyak kejanggalan. "Kita juga meminta kepada Bawaslu untuk melakukan audit KPU karena ada upaya-upaya yang dilakukan untuk memanipulasi hasil pilpres," ujarnya. 

BACA JUGA:

Aksi Massa 2 Kelompok Berbeda di Bawaslu Sumut Memanas

Keluarkan Maklumat Unjuk Rasa, Polda Sumut Siap Tindak Tegas Pelaku Makar

Heriansyah juga meminta kepada seluruh pihak penyelengara pemilu juga termasuk aparat kepolisian dan TNI untuk bertindak adil dalam mengawal proses pemilu yang baru saja berlangsung.

"Kami masih sanggup menunda kesejahteraan. Namun kami tidak akan sanggup melihatkan ketidakadilan yang kalian pertontonkan," kata Heriansyah. 

Menanggapi tuntutan massa, Ketua Bawaslu Sumatera Utara Syafrida Rasahan yang langsung menemui massa menegaskan, Bawaslu akan mempelajari laporan petisi yang diberikan GNPF Ulama Sumut.

Dia juga meminta kepada semua pihak untuk terus mengawal proses yang masih berlangsung. "Saya tahu betul bahwa saat ini tingkat ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu begitu tinggi. Namun demikan percayalah bahwa kami bekerja sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada," ucap Syafrida. 

Dia juga meminta semua pihak untuk melaporkan para penyelenggara kepada DKPP jika menilai ada keberpihakan. "Biarkan nanti DKPP yang menyidangkan kami terkait dengan laporan tersebut," katanya.


Editor : Kastolani Marzuki