Kecewa Penetapan Upah 2019, Buruh di Sumut Gugat ke PTUN

Stepanus Purba ยท Jumat, 23 November 2018 - 12:35 WIB
Kecewa Penetapan Upah 2019, Buruh di Sumut Gugat ke PTUN

Ketua FSPMI Sumatera Utara Willy Agus Utomo (pegang mic) saat menggelar aksi unjuk ras terkait upah buruh di depan kantor Wali Kota Medan belum lama ini. (Foto: iNews.id/Stepanus Purba)

MEDAN, iNews.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, secara resmi telah menetapkan besar upah minimum Provinsi (UMP) dan kabupaten/kota (UMK) tahun 2019. Kebijakan ini sayangnya dianggap tak sejalan dengan kemauan para buruh.

Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Federasi Pekerja Metal Indonesia (FPMI) Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan, pihak buruh berencana melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap keputusan tersebut.

"Kami menolak dan akan menggelar aksi sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap putusan gubernur," kata Willy saat dikonfirmasi wartawan di Kota Medan, Sumut, Jumat (23/11/2018).

Saat ditanya soal kapan pihak buruh melayangkan gugatan ke PTUN, kata dia, harus menunggu lebih dulu salinan surat keputusan (SK) gubernur terkait dengan penetapan UMP dan UMK se-Sumut.

"Kalau SK sudah kami teriman, langsung kami gugat ke PTUN. Kami juga akan berdiskusi terlebih dahulu dengan tim LBH FSPMI Sumut," ujar dia.

  BACA JUGA:

Besaran UMK se-Sumut Ditandatangani, Kota Medan Hampir Rp3 Jutaan

Diprotes Buruh Soal Penetapan UMK 2019, Ini Kata Ridwan Kamil

Willy juga mengaku kecewa dengan sikap dewan pengupahan yang tidak mendengarkan aspirasi para buruh agar penetapan upah bisa mengacu para Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berbeda dengan SK gubernur yang berpedoman dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Di mana sejak awal, para buruh sudah menolak ketentuan ini sebagai landasan pemerintah daerah menetapkan standar upah.

"Kalau pemerintah dalam hal ini wali kota dan bupati hanya ikuti PP Pengupahan yang ditolak buruh, lebih bagus dibubarkan saja itu yang namanya dewan pengupahan," ujar Willy.

Sebelumnya, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, secara resmi telah menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2019. Ditandai dengan sudah ditekennya draf usulan dari para kepala daerah se-Provinsi Sumut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Harianto Sinaga melalui Kepala Bidang Hubungan Industri, Maruli Silitonga, membenarkan sudah ditandatanganinya draf tersebut. Dengan begitu, UMK tahun 2019 seluruh kabupaten/kota telah ditetapkan.

"Sudah ditetapkan. Pak Gubernur sudah tandatangani SK-nya," kata Maruli saat dikonfirmasi wartawan di Kota Medan, Sumut pada Kamis (22/11/2018) kemarin.

Kebijakan ini, lanjut dia, mulai berlaku pada 1 Januari 2019 mendatang. Penetapan besaran upah ini sesuai dengan rekomendasi pemerintah pusat lewat Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sebesar 8,03 persen.

"Ini tentunya sudah sesuai dengan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," ucapnya.


Editor : Andi Mohammad Ikhbal