Korupsi Rp1 T, Kades Divonis 4 Tahun dan Bayar Uang Pengganti Rp2,7 M

Ahmad Ridwan Nasution ยท Jumat, 15 Maret 2019 - 17:44 WIB
Korupsi Rp1 T, Kades Divonis 4 Tahun dan Bayar Uang Pengganti Rp2,7 M

Mantan kepala desa Sri Astuti yang jadi terdakwa dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp1 triliun menjadi sidan vonis di PN Medan. (Foto: iNews/Ahmad Ridwan Nasution)

MEDAN, iNews.id – Mantan Kepala Desa (Kades) Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Sri Astuti menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan vonis di Ruang Cakra Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (15/3/2019). Dia duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa atas dugaan kasus korupsi penerbitan surat tanah yang merugikan keuangan negara hingga Rp1 triliun.

Majelis Hakim Tipikor PN Medan memvonis terdakwa Sri Astuti dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider penjara 6 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga harus membayar uang pengganti Rp2,7 miliar. Vonis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntuan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa delapan tahun penjara.

Kuasa hukum terdakwa, Nuriono mengatakan, akan mengajukan banding atas putusan vonis hakim tersebut ke tingkat Pengadilan Tinggi Sumut.

“Kami sudah diskusi dengan klien untuk melakukan upaya hukum terkait amar putusan tersebut. Intinya dari sisi terdakwa, vonis hakim sangat merugikan dan tidak tepat soal atas masa penahanan dan denda yang begitu besar,” ujarnya.


BACA JUGA

Korupsi Rp1 Triliun, Kepala Desa di Deliserdang Bantah Dakwaan Jaksa

Kepala Desa di Deliserdang Ditetapkan Tersangka Korupsi Rp1,1 Triliun


Diketahui, sebelumnya majelis hakim menyebutkan terdakwa telah menerbitkan sebanyak 405 surat keterangan tanah (SKT) atau surat keterangan penguasaaan fisik tanah sejak tahun 2013 hingga 2017. Tanah tersebut ada di atas lahan HGU milik PTPN II.

Untuk melengkapi permohonan pengukuran hak atas tanah, dalam penerbitan SKT, terdakwa menyalahgunakan jabatannya dan menerbitkan surat tanah di atas lahan tersebut. Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000 untuk setiap dokumen surat yang diterbitkannya. Di mana dalam penerbitannya, telah menguntungkan terdakwa dan berhasil menguasai lahan seluas 604.960 meter persegi.

Berdasarkan keterangan ahli dan beberapa kali gelar perkara untuk membahas nilai kerugian, disebut perbuatan penyalahgunaan jabatan oleh terdakwa menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,174 triliun. Terdakwa didakwa atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 junto Pasal 18 atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999.


Editor : Donald Karouw