Penyidik KPK Buka Segel dan Geledah Ruang Kerja Wali Kota Medan dan Subbag Protokoler

Stepanus Purba ยท Jumat, 18 Oktober 2019 - 12:16 WIB
Penyidik KPK Buka Segel dan Geledah Ruang Kerja Wali Kota Medan dan Subbag Protokoler

Ruangan Subbag Protokoler Pemkot Medan yang sebelumnya disegel oleh KPK. (Foto: iNews.id/Stepanus Purba)

MEDAN, iNews.id – Tim penyidik KPK mendatangi Kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, Jumat (18/10/2019) pagi. Penyidik membuka segel yang sebelumnya terpasang dan langsung masuk untuk melakukan penggeledahan

Pantauan iNews.id, penyidik KPK tiba di Kantor Wali Kota Medan pada pukul 09.00 WIB. Mereka mengenakan rompi KPK dan dijaga ketat petugas bersenjata lengkap dan Satpol PP Pemkot Medan.

Sesampai di pintu masuk, rombongan penyidik langsung naik ke lantai dua gedung yang menjadi ruang kerja Wali Kota Dzulmi Eldin. Setelah itu, penyidik kembali menyegel ruangan dan beralih ke ruangan Subbag Protokoler yang berada di bagian basemen.

Hingga siang ini, penggeledahan masih berlangsung. Belum ada keterangan apapun yang disampaikan penyidik KPK atas penggeledahan tersebut.

BACA JUGA: Wali Kota Dzulmi Eldin Jadi Tersangka KPK, Pemkot Medan Siapkan Bantuan Hukum

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Wali Kota Medan periode 2014-2015 dan 2016-2021 Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka dugaan penerimaan suap. Selain Dzulmi, Kepala Dinas PU Kota Medan Isa Ansyari dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar juga ditetapkan tersangka.

Dzulmi dan Syamsul Fitir sebagai diduga penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup serta denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.


Editor : Donald Karouw