Sah, Gubenur Tetapkan Upah Minimum Provinsi Sumut 2019 Rp2,3 Juta

Stepanus Purba ยท Kamis, 01 November 2018 - 11:39 WIB
Sah, Gubenur Tetapkan Upah Minimum Provinsi Sumut 2019 Rp2,3 Juta

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. (Foto: iNews.id/Stepanus Purba)

MEDAN, iNews.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi secara resmi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2019 sebesar Rp2.303.403,43. UMP yang naik Rp171.214 dibandingkan tahun ini, akan mulai berlaku efektif terhitung Januari 2019 mendatang.

Penetapan UMP Sumut 2019 tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1365/KPTS/2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara tertanggal 30 Oktober.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Harianto Butar-Butar saat dikonfirmasi oleh iNews.id mengungkapkan, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyetujui bahwa upah buruh pada 2019 mendatang naik sebesar 8,03 persen dari UMP tahun 2018.

“Seperti yang diketahui, UMP Sumut tahun 2018 sebesar Rp2.132.188,66. Dengan kenaikan sebesar 8,03 persen, maka tahun 2019, upah buruh di Sumut menjadi Rp2.303.403.43 atau naik sekitar Rp171.214,75,” kata Harianto di Medan, Kamis (1/11/2018).


BACA JUGA: KSPI: Kenaikan Upah Minimum Seharusnya 25 Persen


Harianto mengatakan, penetapan UMP dilakukan oleh Gubernur Sumut mengacu pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI nomor B.240/MENAKER/PHJSK-UPAH/X.2018 tertanggal 15 Oktober. Salah satunya mengungkapkan tingkat inflasi nasional sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen.

“Berdasarkan surat edaran tersebut, kami melakukan penghitungan sebagaimana diatur dalam PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan,” ujar Harianto.

Penetapan UMP Sumut 2019, kata Harianto, sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur. Usulan itu juga sebelumnya sudah dibawa dalam rapat Dewan Pengupahan Sumut pada 23 Oktober 2018 lalu. “Rapat tersebut dihadiri langsung oleh pemerintah dalam hal ini diwakili Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut, pengusaha dalam hal ini Apindo, dan buruh yang diwakili serikat buruh,” ujar Harianto.


BACA JUGA: Pemerintah Tetapkan Upah Minimum Tahun 2019 Naik 8,03 Persen


Dia menambahkan, UMP Sumut 2019 tersebut menjadi pedoman bagi kabupaten/kota untuk menentukan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2019. UMK tidak boleh di bawah atau minimal sama dengan besaran UMP.

Gubernur Sumut juga sudah menerbitkan surat edaran Nomor 561 tahun 2018 tentang penyampaian data tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) serta hasil evaluasi penetapan UMK 2018 dan persiapan UMK 2019.

“Diharapkan kepada bupati/wali kota di Sumut supaya mengikuti kenaikan 8,03 persen dan PP Nomor 78 tahun 2015 dalam menentukan UMK 2019. Kemudian, UMK 2019 sudah harus diumumkan 21 November 2018 dan berlaku 1 Januari 2019,” paparnya.

Dia juga mengingatkan, besaran UMK 2019 harus melalui rapat Dewan Pengupahan kabupaten/kota. Besaran UMK sesuai hasil rapat direkomendasikan kepada bupati/wali kota untuk kemudian disampaikan ke Dewan Pengupahan Sumut. Kemudian, Dewan Pengupahan Sumut membahasnya dalam rapat dan selanjutnya direkomendasikan kepada gubernur Sumut untuk ditetapkan. 


Editor : Maria Christina