KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap Wali Kota Medan

Stepanus Purba ยท Kamis, 31 Oktober 2019 - 13:35 WIB
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap Wali Kota Medan

Situasi rumah Ahmad Himawan Buchori yang berada di jalan DI Panjaitan no 142, Medan (Foto: iNews.id/Stepanus Purba)

MEDAN, iNews.id - Penyidik KPK menggeledah rumah anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar, Akbar Himawan Buchori, Kamis (31/10/2019). Penggeledahan ini masih terkait dengan kasus suap yang menjerat Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin.

Berdasarkan pantauan iNews.id, rumah Ahmad Himawan Buchori yang berada di Jalan DI Panjaitan no 142 sudah tertutup rapat. Tidak terlihat adanya aktifitas di dalam rumah berlantai dua tersebut.

Satpam Rumah Sakit Ginjal Rasyadi yang letaknya tepat di samping rumah lokasi mengungkapkan rumah tersebut didatangi sejumlah orang sekitar jam 08.00 WIB.

"Ada beberapa orang yang datang mengendarai mobil Fortuner dan Innova," kata satpam yang enggan menyebutkan namanya tersebut.

BACA JUGA: Wali kota Jadi Tersangka Suap, Akhyar Minta Maaf kepada Warga Medan

Dia juga menerangkan rombongan tersebut pergi dari rumah tersebut sekitar pukul 11.00 WIB. Namun demikian, dia tidak melihat apa yang dibawa orang-orang tersebut.

"Jam 11 mereka pergi. Gak kelihatan mereka bawa apa. Mobilnya di-standby-kan terus soalnya," katanya.

Saat kami mencoba mengetuk pintu gerbang rumah tersebut, tampak tidak ada orang yang keluar. Dilihat dari luar gerbang, pintu depan rumah masih terbuka.

Sementara, juru bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, mengatakan KPK melakukan geledah di rumah Akbar Himawan Buchori yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan Nomor 142, Medan, Kamis (31/10/2019).

BACA JUGA: Usai Geledah Kantor Wali Kota Medan, KPK Sita Dokumen dan 1 Unit Kendaraan

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin, sebagai tersangka suap terkait dengan proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2019. KPK menduga Eldin telah menerima uang suap terkait proyek tersebut.

Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI) sebagai penerima. Sedangkan, tersangka yang diduga sebagai pemberi suap adalah Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN).

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2019).


Editor : Umaya Khusniah