Tolak Eksekusi Lahan, Ratusan Warga Demonstrasi di Depan Kantor Gubernur Sumut

Stepanus Purba ยท Senin, 26 Agustus 2019 - 18:02 WIB
Tolak Eksekusi Lahan, Ratusan Warga Demonstrasi di Depan Kantor Gubernur Sumut

Massa berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumut menolak eksekusi lahan yang dilakukan Kejari Deliserdang, Senin (26/8/2019). (Foto: iNews.id/Stepanus Purba)

MEDAN, iNews.id – Ratusan warga dari Himpunan Penggarap/Pengusahaan Lahan Kosong Negara (HPPLKN) eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II di Desa Helvetia, Kabupaten Deliserdang, demo di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Medan, Senin (26/8/2019). Massa menolak eksekusi lahan seluas 106 hektare (ha) yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang di wilayah itu.

Eksekusi lahan HGU PTPN II yang dulu dikuasai oleh Tamin Sukardi itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1131 tertanggal 27 Mei 2019. Dari lahan yang dieksekusi, seluas 32 hektare (ha) dikembalikan kepada Dewan Pengurus Al-Washliyah dan seluas 74 ha diserahkan kepada Mujianto selaku Direktur PT Agung Cemara Realty (ACR).

Dalam perkara jual beli HGU PTPN II itu, MA juga menghukum Tamin Sukardi selaku eks Direktur PT Erni Putra Terari selama lima tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Tamin Sukardi dihukum enam tahun penjara dalam kasus penyuapan terhadap hakim PN Medan.

BACA JUGA:

Ribuan Buruh PD Perkebunan di Jember Demo, Massa Nyaris Hakimi Seorang Pejabat

Ratusan Buruh PT Tossa Shakti Segel Pabrik Tuntut Gaji dan Sisa THR Dibayarkan

Namun, massa menolak eksekusi lahan yang dilakukan Kejari Deliserdang pada Jumat lalu (23/8/2019). Para warga penggarap lahan eks HGU di Desa Helvetia ini menilai tanah yang disita dari Tamin Sukardi merupakan milik negara sehingga sudah seharusnya juga dikembalikan kepada negara.

“Ada mafia tanah yang bermain di sana. Aset negara bisa berpindah tangan,” kata Ketua HPPLKN, Batao Simanjuntak dalam orasinya.

Eksekusi itu membuat rakyat diusir dari lahan yang telah mereka garap sejak tahun 2000 silam. Warga mengaku menggarap lahan itu berdasarkan perintah Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid yang meminta warga menggarap lahan kosong yang menganggur. Kemudian, Gubernur Sumut Tengku Rizal Nurdin kala itu merespons instruksi presiden dengan tidak memperpanjang HGU PTPN II atas lahan seluas 5.873 ha lahan di kawasan itu.

Namun, oleh pengadilan, hingga putusan MA, tanah seluas 106 ha yang dikuasai Tamin Sukardi dan dijual kepada Mujianto dan PB Al-Washliyah, diputuskan untuk dieksekusi dan diserahkan kepada kedua pembeli itu. “Padahal itu sebenarnya tanah negara. Pengadilan seharusnya menyita itu untuk negara,” kata salah satu koordinator aksi, Johan Merdeka.

Massa meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk segera mengambil langkah hukum merebut kembali aset negara itu. Massa juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun langsung menyelidiki indikasi permainan dalam jual beli aset negara.

“Kami juga meminta agar tanah itu didistribusikan kembali kepada masyarakat yang telah menggarap selama 20 tahun, sesuai dengan daftar normatif yang telah diserahkan kepada gubernur dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 2017 lalu,” katanya.

Menurut massa, dengan eksekusi yang dilakukan oleh Kejari Deliserdang, masyarakat penggarap sudah tidak diperbolehkan lagi beraktivitas di sana. Lahan itu juga telah dipagari dengan tembok.

“Jangan sampai masyarakat tidak lagi percaya terhadap institusi peradilan dan negara. Sebab, kami mencurigai ada mafia tanah yang bermain di sana. Kasus ini harus diusut sampai tuntas,” ujar Johan.


Editor : Maria Christina