UMP Sumut 2019 Dinilai Tak Layak, Buruh Demo di Kantor Gubernur

Stepanus Purba ยท Senin, 05 November 2018 - 15:44 WIB
UMP Sumut 2019 Dinilai Tak Layak, Buruh Demo di Kantor Gubernur

Massa buruh dari FSPMI berdemonstrasi di Kantor Gubernur Sumut menolak upah murah, Senin (5/11/2018). (Foto: iNews.id/Stepanus Purba)

MEDAN, iNews.id – Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jalan Diponegoro, Medan, Senin (5/11/2018). Massa menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang baru-baru ini ditetapkan oleh Gubernur Edy Rahmayadi karena dinilai tidak layak.

Para buruh menilai UMP tahun 2019 sebesar Rp2.303.403 tidak layak. Diketahui, upah 2019 hanya naik 8,03 persen dibandingkan UMP tahun 2018 sebesar Rp2.132.188. Persentase kenaikan upah tersebut berlaku di seluruh Indonesia. Massa pun meminta agar gubernur merevisi besaran UPM 2019.

“Kami meminta agar gubernur Sumut merevisi besaran UMP Sumut. UMP Sumut saat ini sudah tertinggal jauh dibandingkan dengan UMP dari provinsi lain,” kata Sekjen FSPMI Sumut Toni Erikson Silalahi.

BACA JUGA:

Menaker Sebut Ada 8 Provinsi yang Belum Lapor Besaran UMP 2019

Tolak Besaran UMP 2019, Buruh Sumut: Upah Layak Harusnya Rp2,8 Juta

Selain itu, massa mendesak Pemprov Sumut mendorong agar kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2019 nanti bisa naik sebesar 20-25 persen dibandingkan UMK tahun 2018. Diketahui, penetapan UMK di seluruh kabupaten/kota diputuskan dalam waktu dekat.

Massa FSPMI juga meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mendesak pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan upah murah yang tercantum dama Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015. Produk hukum itu dinilai memiskinkan kaum buruh di seluruh Indonesia.

“Tak hanya itu, kami meminta agar pemerintah menghapus sistem kerja outsourcing, sistem kontrak, dan sistem borongan, yang sangat jelas tidak berpihak kepada kaum buruh,” kata Toni Erikson Silalahi.

Dalam demonstrasi tersebut, massa juga menilai janji Edy Rahmayadi untuk mewujudkan Sumut Bermartabat, akan hanya menjadi angan belaka kalau tidak memperhatikan kaum buruh. Karena itu, Edy Rahmayadi dinilai perlu untuk menerbitkan aturan perburuhan di Sumut.

“Persoalannya, saat ini banyak pengusaha yang mengabaikan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan tidak pernah mendapatkan sanksi dari pemerintah,” katanya.

Sementara dari pantauan iNews.id, belum ada perwakilan dari Pemprov Sumut yang menemui para demonstran. Para buruh tampak masih bertahan di depan kantor Gubernur Sumut dan berharap Edy Rahmayadi mendengarkan aspirasi mereka.


Editor : Maria Christina