UMP Sumut 2020 Ditetapkan Rp2,49 Juta, Buruh Desak Gubernur Revisi Jadi Rp3 Juta

Stepanus Purba ยท Rabu, 06 November 2019 - 16:33 WIB
UMP Sumut 2020 Ditetapkan Rp2,49 Juta, Buruh Desak Gubernur Revisi Jadi Rp3 Juta

Massa buruh dari FSPMI berunjuk rasa menolak kenaikan UMP Sumut 2020 di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Sumut, Rabu (6/11/2019). (Foto: iNews.id/Stepanus Purba)

MEDAN, iNews.id – Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia (FSPMI) berdemonstrasi menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,51 persen untuk tahun 2020 di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Rabu (6/11/2019). Buruh menilai kenaikan itu terlalu kecil dan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

Ketua FSPMI Willy Utomo mengungkapkan, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi telah menetapkan UMP tahun 2020 sebesar Rp2,499 juta yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020. Jumlah ini naik Rp196.019 dari UMP 2019 sebesar Rp2,303 juta. Mereka mendesak pemerintah provinsi merevisi kenaikan itu menjadi 15 persen.

“Kami menuntut agar Gubernur Sumatera Utara merevisi kenaikan upah buruh menjadi 15 hingga 20 persen atau menjadi sekitar Rp2.700.000 sampai Rp3.000.000,” kata Willy di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.

 

BACA JUGA:

Pemerintah Tetapkan UMP 2020 Naik 8,51 Persen

Sah, Anies Tetapkan UMP DKI Jakarta 2020 Rp4,2 Juta

 

Tak hanya itu, Willy juga meminta kenaikan upah minimum kota (UMK) yang layak di kota-kota berbasis industri di Sumut, seperti Kota Medan, Deliserdang, Serdangbedagai, dan sejumlah kota lain. Besaran yang dinilai layak Rp3,5 juta hingga 4 juta.

“Ini sangat mendasar karena seharusnya penetapan upah tidak berdasarkan PP Nomor 78 yang hanya menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, berdasarkan kualitas hidup layak (KHL) yang terdapat 84 item di dalamnya. Itu diatur dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan,” ujar Willy.

Willy juga menilai Gubernur Sumut terkesan terburu-buru menetapkan kenaikan upah buruh. Diketahui, penetapan UMP tertuang dalam SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/674/KPTS/2019 tentang Penetapan UMP Sumut tertanggal 1 November 2019.

“Sebenarnya pemerintah pusat masih memberikan waktu yang cukup panjang kepada pemerintah daerah untuk menaikan UMP sembari melihat kondisi kehidupan buruh,” kata Willy.

Selain itu, Willy mengaku kecewa karena pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam penetapan UMP Sumut. Willy menyebut Dewan Pengupahan yang bertugas menghitung besaran upah diisi oleh mafia upah murah.

“Upah langsung ditetapkan oleh Gubernur Sumut atas kesepakatan Dewan Pengupahan tanpa melibatkan kaum buruh. Jadi ini (penetapan UMP) sarat permainan,” katanya.

Dalam demonstrasi tersebut, Willy juga menegaskan kaum buruh menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk semua kelas. “Rakyat saat ini belum mampu membayar iuran yang begitu besar karena harga kebutuhan ekonomi saat juga naik,” ujarnya.


Editor : Maria Christina