Usai Geledah Kantor Wali Kota Medan, KPK Sita Dokumen dan 1 Unit Kendaraan

Ilma De Sabrini ยท Jumat, 18 Oktober 2019 - 21:14 WIB
Usai Geledah Kantor Wali Kota Medan, KPK Sita Dokumen dan 1 Unit Kendaraan

Ilustrasi Gedung KPK. (Foto: Istimewa).

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah di kantor Pemerintahan Medan, Sumatera Utara (Sumut), termasuk ruang kerja Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin dan ruang protokoler Wali Kota, Jumat (18/10/2019). Dalam penggeledahan ini, KPK menyita barang bukti terkait kasus suap Proyek dan Jabatan Pemerintah Kota Medan Tahun 2019.

"Tim masuk ke ruang Walikota, ruang protokoler dan beberapa ruangan lain yang relevan yang diduga terdapat bukti yang terkait perkara ini,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019).

Barang bukti yang disita KPK diantaranya dokumen perjalanan ke Jepang, dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik lain yang terkait. Tidak hanya itu, satu unit kendaraan milik salah satu staf yang digunkan untuk menerima uang juga ikut disita. 

BACA JUGA: Dugaan Suap Wali Kota Medan, Gubernur Sumut: Mari Kita Doakan Dzulmi Eldin

KPK juga menyatakan Andika, pria berinisial AND yang sempat kabur membawa uang Rp50 juta telah menyerahkan diri ke Polresta Medan. Saat ini Andika tengah diperiksa.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Pertama, Isa Ansyari, yang merupakan Kepala Dinas PUPR Kota Medan yang diduga sebagai pemberi suap.

Sementara sebagai penerima yakni Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar.

BACA JUGA: Walikota Jadi Tersangka Suap, Akhyar Minta Maaf kepada Warga Medan

Kronologi sesuai dugaan KPK, Eldin menerima uang Rp580 juta dari Isa untuk membayar tanggungan perjalanan Eldin dan keluarga ke Jepang sebesar Rp800 juta.

Eldin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor : Umaya Khusniah