Bawaslu Kulonprogo Loloskan Caleg Partai Golkar dan Berkarya

Kuntadi ยท Senin, 03 September 2018 - 18:31 WIB
Bawaslu Kulonprogo Loloskan Caleg Partai Golkar dan Berkarya

Suasana saat sidang Sidang Adjudikasi Bawaslu Kulonprogo menerima permohonan Partai Berkarya dan Partai Golkar, Senin (3/9/2018). (Foto: iNews.id/Kuntadi)

KULONPROGO, iNews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo mengabulkan permohonan sengketa proses pemilu yang diajukan DPD Partai Berkarya dan DPD Partai Golkar dalam sidang adjudikasi, Senin (3/9/2018). Selain itu, Bawaslu juga merekomendasikan KPU agar membuat revisi atas Daftar Caleg Sementara (DCS).

Pantauan iNews.id, sidang adjudikasi dipimpin Ketua Majelis Panggih Widodo dan anggota Ria Harlinawati serta Wagiman. Dalam sidang pertama, diajukan pemohon DPD Partai Berkarya yang diwakili Ketuanya, Ngadiman. Sementara KPU diwakilkan dua anggotanya Marwanto dan Tri Mulatsih.

Dalam amar putusan, Bawaslu Kulonprogo menerima permohonan dari Partai Berkarya agar dua bacaleg mereka Puryono dan Eka Ratna Sari Dewi dimasukkan ke dalam DCS pemilu. Dimana dalam proses verifikasi akhir yang dilakukan KPU, keduanya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Hal itu dikarenakan Puryono belum menyertakan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Sementara Eka Ratna terganjal izasah, karena yang disertakan dalam dokumen pendaftaran justru daftar transkip nilai. Akibatnya dalam keputusan KPU Nomor 22/KPTS, kedua nama ini dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bacaleg.

Setelah mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi, berkas kelengkapan Puryono tidak bisa terpenuhi karena sekolahnya sudah tidak ada. Sementara yang berhak melegalisir ijazahnya hanya pejabat di Balai Pendidikan Menengah yang ketika itu sedang melakukan tugas keluar kota. Puryono baru dapat tandatangan dan legalisir sehari dari batas akhir waktu.

“Selain menerima pemohonan mereka, kami minta pemohon juga melengkapi berkas kekurangan maksimal dua hari,” kata Panggih Widodo.

Sementara Caleg dari Partai Golkar Eko Wibowo Santoso, kekurangannya dalam pendaftaran yakni surat keterangan bebas pidana dari pengadilan. Sampai dengan 31 Juli 2018, PN belum mengeluarkan surat keterangan karena pengajuan dari Eko Wibowo belum dilengkapi pengantar dari desa. Baru pada 7 Agustus surat tersebut bisa diurus dan diterbitkan.

"Kami juga minta KPU untuk memasukkan tiga nama bacaleg ke dalam DCS revisi maksimal tiga hari kerja,” ujar Panggih.

Komisioner KPU Kulonprogo Marwanto mengaku siap mentaati dan menindaklanjuti putusan dan rekomendasi dari Bawaslu. Mulai hari ini, KPU juga akan menerima parpol yang akan melengkapi berkas persyaratan. “Kami akan batalkan SK tetang DCS dan mengganti dengan DCS yang baru,” ucap Marwanto.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Berkarya Ngadiman mengaku berterima kasih atas putusan tersebut. Ini akan menjadi pembelajaran kepada partai dan semua kader jika aturan harus ditaati dan dipenuhi. “Kami akan langsung lengkapi kekurangan daftar caleg usai putusan ini,” kata Ngadiman.


Editor : Donald Karouw