Sebut #2019GantiPresiden Aksi Makar, Mahfud MD: Mereka Tak Paham Hukum

Heru Trijoko ยท Rabu, 05 September 2018 - 18:12 WIB
Sebut #2019GantiPresiden Aksi Makar, Mahfud MD: Mereka Tak Paham Hukum

Pakar hukum tata negara Profesor Mahfud MD saat dialog kebangsaan di UII Yogyakarta, Rabu (5/9/2018). (Foto: iNews.id/Heru Trijoko)

YOGYAKARTA, iNews.id - Polemik terkait tagar #2019gantipresiden adalah gerakan makar menuai tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya dari pakar hukum tata negara Profesor Mahfud MD.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, gerakan #2019gantipresiden bukanlah gerakan makar dan tidak salah secara hukum. Menurut Mahfud, gerakan tersebut merupakan gerakan aspirasi sama dengan tagar-tagar lain seperti #2019tetappresiden dan lain-lain.

“Mereka yang menyebut gerakan tersebut makar sebenarnya tidak paham hukum,” kata Mahfud MD pada dialog kebangsaan di Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Rabu (5/9/2018).

Mahfud menjelaskan, ada pasal yang mengatur definisi soal makar dalam KUHP seperti yang tercantum dalam Pasal 104 sampai 129 KUHP. Dia menjelaskan, perbuatan bisa dikatakan gerakan makar apabila merampas kemerdekaan presiden dan wakil presiden atau presiden disandera dan diculik. Selain itu, merencanakan untuk merampas kemerdekaan presiden dan wakil presiden, sehingga pemerintahan lumpuh dan gerakan mengganti ideologi Pancasila.

BACA JUGA:

Ditanya Gerakan #2019GantiPresiden, Begini Reaksi Jokowi

Soal Penolakan #2019GantiPresiden, Prabowo: Demokrasi Kita Terancam

Kisruh #2019GantiPresiden, Demokrat: Zaman SBY, Hak Pendemo Dihormati

Karena itu, Mahfud mempertanyakan penilaian pihak-pihak yang menyebut gerakan tagar #2019gantipresiden sebagai gerakan makar. “Hastag #2019gantipresiden makar? Gak ada. Gak ada makarnya. Oleh sebab itu, istilah makar itu hanya dikatakan oleh bukan ahli hukum. Itu (gerakan 2019gati presiden) aspirasi saja, gak ada bedanya dengan orang menyatakan 2019 tetap presiden atau gak ganti presiden,” papar Mahfud.

Menurut Mahfud, gerakan #2019gantipresiden mungkin disebut makar dalam artian makar politik atau siyasah. Namun, secara hukum tata negara gerakan itu tidak ada yang salah dan melanggar hukum. “Makar dalam arti umum mungkin siyasah walau begitu sama-sama makar sama-sama siyasah. Oleh sebab itu, saya katakan di mana letak pelanggaran hukum, gak ada itu. Di UU dikatakan setiap aksi demo dan lain-lain gak perlu izin, tapi cukup memberitahu. Nah, kalau pemberitahuan dianggap gak baik ya dilarang,” tandasnya.

Mahfud juga mengaku pernah diajak mem-viralkan gerakan tersebut oleh sekelompok orang namun permintaan tersebut ditolaknya. “Saya dihubungi untuk buat dukungan atau beri penjelasan yang sifatnya testimoni kalau 2019 kita ganti presiden. Saya bilang tidak setuju ikut itu. Saya bilang, silakan Anda buat, tapi saya gak ikut. Karena saya gak ikut gerakan itu, tapi apakah gerakan itu salah? Tidak. Kalau memang salah sudah ditangkap,” katanya.

Seperti diketahui, deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah di Indonesia menuai reaksi dan penolakan dari sebagian masyarakat. Beberapa deklataor gerakan tersebut, bahkan diadang dan dipersekusi karena dinilai memicu keributan dan kegaduhan. 


Editor : Kastolani Marzuki