Kekurangan ASN, DIY Usulkan 1.700 Formasi CPNS ke Pemerintah Pusat

Kuntadi · Kamis, 06 September 2018 - 11:07 WIB
Kekurangan ASN, DIY Usulkan 1.700 Formasi CPNS ke Pemerintah Pusat

Ilustrasi ASN. (Foto: Okezone)

YOGYAKARTA, iNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengajukan penambahan 1.700 formasi aparatur sipil negara (ASN) ke pemerintah pusat. Ini menyusul adanya wacana dari untuk membuka 238.000 formasi ASN pada 2019 mendatang.

Sekretaris Daerah DIY, Gatot Saptadi mengatakan, DIY menjadi salah satu daerah yang ikut diundang dalam pembahasan penambahan formasi ini. Dalam pertemuan itu disosialisasikan juga mengenai penambahan ASN.

“Penambahan ASN di lingkungan Pemda DIY sangat mendesak. Sebab jumlah kekurangan ASN di DIY mencapai ratusan, setelah banyak yang memasuki masa purnabakti. Sedangkan untuk recruitment tidak bisa dilakukan dengan kebijakan moratorium,” kata Gatot, Kamis (6/9/2018).  

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Sumadi mengatakan, kebijakan moratorium sejak 2011 menjadikan Pemkab Sleman kekurangan ASN. Pasalnya, setiap tahun ada sekitar 500 orang yang pensiun.

Sebagian besar kekurangan guru untuk tenaga pendidik jenjang sekolah dasar (SD) dan tenaga medis. Pada 2017, data guru SD di Sleman kurang sekitar 614 guru. Sebanyak 379 merupakan sekolah negeri dan 124 di sekolah swasta. “Kalau ada alokasi kami berharap untuk guru dan medis baik dokter bidan ataupun perawat,” ucap Sumadi.

Kekurangan ASN, juga terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gunungkidul, Sigit Purwanto menyebut, Gunungkidul butuh sekitar 837 formasi CPNS baru. “Hampir sama dengan kabupaten lain, kebanyakan kekurangan untuk formasi guru SD, dan tenaga kesehatan,” ucap Sigit.

Hanya saja, sampai saat ini Pemkab Gunungkidul, belum tahu berapa formasi ASN yang akan diterima. “Kami hari ini akan berangkat ke Jakarta untuk ikut sosialisasi. Jika memungkinkan kami akan mengajukan formasi untuk guru dan tenaga kesehatan,” kata Sigit.  

Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi di kabupaten Kulonprogo. Sejak tiga tahun lalu, banyak sekolah yang kesulitan guru. Sebagian besar para guru yang ada telah memasuki masa pensiun. Ini tidak lepas dengan banyaknya SD Inpres yang baru. Sehingga ketika memasuki masa pensiun, jumlah guru hampir bersamaan. Selama ini kekurangan guru dipenuhi dengan pengangkatan guru honorer.


Editor : Himas Puspito Putra