Soal Pencairan Tanah PAG, Fraksi PAN DIY Sebut Rentan Rugikan Negara

Kuntadi ยท Kamis, 13 September 2018 - 14:58 WIB
Soal Pencairan Tanah PAG, Fraksi PAN DIY Sebut Rentan Rugikan Negara

Sebuah alat berat meratakan lahan warga yang terdampak bandara baru Yogyakarta (NYIA). (Foto: Dok.iNews.id)

YOGYAKARTA, iNews.id – Pencairan dana kompensasi pembangunan Bandara Yogyakarta Baru (New Yogyakarta International Airport/NYIA), yang telah dicairkan pihak Puro Pakualaman mendapat sorotan legislator.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DIY menilai, pembayaran dana Rp701 miliar itu rentan menyebabkan kerugian negara. Sebab sampai saat ini status kepemilikan lahan belum jelas dan masih dalam sengketa hukum.

Ketua Fraksi PAN Suharwanto mengatakan, permasalahan pencairan ini perlu mendapatkan perhatian bersama. DPRD DIY harus ikut mencermati mekanisme dan proses pencairan dana, sebab dana yang dicairkan dalam kondisi masih belum memiliki kekuatan hukum tetap.


BACA JUGA:

Penggarap Eks Lahan Pakualam Ground Harap Dana Tali Kasih Segera cair

Kisruh Kompensasi Lahan Bandara NYIA, 2 Kubu Trah PB X Saling Lapor


“Ada tiga pihak yang mengklaim sebagai ahli waris dan mengaku berhak atas kepemilikan lahan. Ini perlu mendapat perhatian karena bisa berpotensi merugikan keuangan negara,” kata Suharwanta di Gedung DPRD DIY, Kamis (13/9/2018).

Status tanah yang menjadi sengketa hukum itu saat ini masih belum jelas. Proses hukum juga sedang berlangsung dalam tahap banding. Selama ini tanah diklaim milik Pakualam Ground (PAG). Apakah itu masuk dalam sertifikat hak guna bangunan atau sertifikat hak pengguna laha, atau memang menjadi tanah Kadipatem Pakualam.

"Status tanah ini harus jelas termasuk kepemilikan. Kalau lembaga harus didaftarkan sebagai badan hukum," ujarnya.

Sekertaris F-PAN Arif Setiadi menambahkan, sangat mendukung adanya upaya percepatan pembangunan Bandara NYIA. Hanya saja, untuk persoalan status tanah ini harus dipertegas. Apalagi dalam kasus ini juga muncul sengketa hukum.

"F-PAN sangat memdukung pembangunan bandara, namun status tanahnya harus jelas," kata Arif.

Diketahui, tanah yang menjadi sebagian lokasi Bandara NYIA ini belakangan menjadi permasalahan hukum. Setidaknya ada tiga kubu yang mengklaim sebagai ahli waris yang berhak. Mereka yakni Kadipaten pakualaman yang selama ini dikenal sebagai pemilik atas lahan di sepanjang pesisir Kulonprogo.

Kemudian kubu ahli waris Pakubuwono X versi Suwarsi cs. Kubu ini mengklaim sebagai pemilik atas lahan dengan dibuktikan surat eigendom. Pihak ini mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Wates dan PN Kota Yogyakarta.

Terakhir dari kubu ahli waris Pakubuwono X versi Tjakraningrat. Mereka juga mengklaim sebagai ahli waris yang berhak dan menyebut Suwarsi Cs bukan ahli waris yang sah. Perseteruan antara dua ahli waris ini pun berujung proses hukum dan saling melapor ke Mabes Polri mau pun Polda DIY dan di Polresta Solo. 


Editor : Donald Karouw