4377 Bendera Parpol di Sleman Langgar Zonasi, Ini Instruksi Bawaslu

Andi Mohammad Ikhbal ยท Rabu, 09 Januari 2019 - 17:23 WIB
4377 Bendera Parpol di Sleman Langgar Zonasi, Ini Instruksi Bawaslu

Ilustrasi bendera parpol peserta pemilu. (Foto: Okezone).

SLEMAN, iNews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman meminta partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman untuk menertibkan secara mandiri ribuan atribut partai (bendera) yang dipasang tak sesuai kesepakatan.

Tercatat ada 4377 buah bendera parpol yang dipasang di 17 kecamatan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Bendera parpol ini dipasang tidak sesuai kesepakatan bersama antara Bawaslu dan parpol," kata Ketua Bawaslu Sleman, M Abdul Karim Mustofa, kepada wartawan di Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (9/1/2019).

BACA JUGA: Satpol PP Tertibkan 5.903 Alat Peraga Kampanye Pilgub Jabar di Bekasi

Karim merinci, enam besar parpol dengan bendera terbanyak, yakni PDI Perjuangan 1419 bendera, Golkar (751 bendera), PPP (527 bendera), PKS (404 bendera), PBB (309 bendera), dan PAN (223 bendera).

Sementara, bila dilihat dari lokasi pemasangan tingkat kecamatan, kata dia, tujuh kecamatan dengan pemasangan bendera parpol berada di Kecamatan Mlati (967 bendera), Kecamatan Godean (711 bendera), dan Kecamatan Depok (624 bendera).

Kemudian, di Kecamatan Ngaglik (556 bendera), Kecamatan Pakem (313 bendera), Kecamatan Turi (276 bendera), dan Kecamatan Berbah (238 bendera).

BACA JUGA: Langgar Zonasi, Alat Peraga Kampanye Pilkada di Temanggung Ditertibkan

"Secara resmi melalui surat kami telah meminta parpol dapat menaati bersama kesepakatan yang telah dibuat dan disetujui. Jadi, segera tertibkan bendera-bendera yang dipasang di luar kesepakatan bersama tersebut," ujar dia.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, mengatakan pengaturan pemasangan bendera parpol peserta Pemilu 2019 memang tidak diatur secara detail di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di mana dalam ketentuan itu, tidak menyebutkan secara tegas, bendera juga termasuk Alat Peraga Kampanye (APK). Namun, Bawaslu Sleman memutuskan agar pemasangan bendera tetap harus tertib, dan tidak melanggar lokasi serta zonasi pemasangan APK.

BACA JUGA: Dishub DKI Tertibkan Alat Peraga Kampanye Menempel di Angkot

"Untuk itu, dibuatkan kesepakatan bersama antara Bawaslu dengan parpol pada 13 November 2018 lalu, di mana semua sepakat pemasangan bendera tak boleh di lokasi dan zonasi terlarang," ujar dia.

Lokasi-lokasi yang tidak boleh dipasang bendera antara lain, di traffic light, fasilitas pemerintah, rumah ibadah, tempat pelayanan kesehatan, dan tempat pendidikan.

"Termasuk dilarang dipasang di jembatan layang atau fly over, seperti fly over Jombor," ujar Arjuna


Editor : Andi Mohammad Ikhbal