723 Personel Polres Kulonprogo-TNI Siap Amankan Kampanye Pemilu 2019

Kuntadi ยท Jumat, 22 Maret 2019 - 15:25 WIB
723 Personel Polres Kulonprogo-TNI Siap Amankan Kampanye Pemilu 2019

Kapolres Kulonprogo AKBP Anggara Nasution dan Kasdim 0731 kulonprogo Mayor Inf Suwarno memantau kesiapan pasukan sat Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu 2019, di halaman Mapolres Kulonprogo, Jumat (22/3/2019). (Foto: iNews.id/Kuntadi)

KULONPROGO, iNews.id – Pengamanan kampanye terbuka Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 di Kabupaten Kulonprogo akan melibatkan 723 personel TNI dan Polri. Dua institusi ini akan langsung diturunkan bersama di barisan terdepan untuk menciptakan suasana kondusif.

Kapolres Kulonprogo AKBP Anggara Nasution mengatakan, ada 100 personel dari TNI yang akan diperbantukan untuk pengamanan. Mereka akan bersama-sama dengan 623 aparat kepolisian untuk menjaga suasana aman dan kondusif selama masa kampanye.

“Forkompinda sepakat untuk menjaga kondusivitas untuk menyukseskan pemilu aman, damai dan sejuk,” kata Kapolres usai Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu 2019, di halaman Mapolres Kulonprogo, Jumat (22/3/2019).

BACA JUGA:

Hoaks Surat Suara Tercoblos, Polisi: Pelaku Relawan Salah Satu Capres

Apel Pemilu 2019, Polda Sumut dan Kodam I/BB Siagakan 13.002 Personel

Pola pengamanan dilakukan dengan bersinergi bersama kekuatan yang lain. Tidak ada lagi pola pengamanan polisi di depan. Namun, personel TNI bersama Polisi akan melakukan pengamanan bersama hingga di tingkat kecamatan.

“Kami juga mengawasi kegiatan kampanye cyber,” ujarnya.

Menurut Kapolres Kulonprogo, ada beberapa tempat yang berpotensi rawan terhadap kericuhan. Salah satunya terkait mobilitas massa menuju lokasi acara. Karena itu, TNI dan Polri akan memantau pergerakan massa ini dari sisi ketertiban berlalu lintas, rute, hingga ketertiban peserta kampanye.

Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo, Ria Harlinawati mengatakan, masa kampanye rapat terbuka rawan terhadap pelanggaran. Bawaslu akan lebih fokus pada sisi pelaksanaan sedangkan keamanan menjadi kewenangan Polri bersama TNI.

“Yang rawan itu ketika ada kampanye terbuka sedangkan sesuai jadwal juga ada kampanye lain yang memang sudah terjadwal,” ujarnya.

Ria mengatakan, Bawaslu akan terus berkoordinasi dengan kepolisian terkait masalah perizinan. Selama ini, pelanggaran yang muncul umumnya terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK). Bawaslu bersama dengan Polri, Satpol PP dan instansi lain juga sudah turun tangan melakukan pengawasan dan penertiban.


Editor : Maria Christina