Ada Kerja Sama Penanganan Korupsi, Sultan: ASN Jangan Takut Berinovasi

Kuntadi ยท Kamis, 01 November 2018 - 17:06 WIB
Ada Kerja Sama Penanganan Korupsi, Sultan: ASN Jangan Takut Berinovasi

Gubernur DIY Sultan HB X menandatangani kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DIY dan Polda DIY dalam penanganan aduan korupsi di Pracimosono, Kepatihan Yogyakarta, Kamis (1/11/2018). (Foto: iNews.id/Kuntadi)

YOGYAKARTA, iNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY dan lima kabupaten/kota di provinsi tersebut melakukan kerja sama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan aduan tindak pidana korupsi.

Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono (HB) X mengatakan, kerja sama tersebut sebenarnya bukan yang pertama dilakukan Pemprov DIY. Sebelumnya juga pernah ada kerja sama serupa dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Terkait kerja sama di bidang hukum itu, Sultan meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak perlu takut melakukan inovasi untuk pengembangan dan pelayanan meski kerja sama kali ini lebih mengarah pada permasalahan korupsi.

“Tidak perlu takut. Kalau tidak berbuat sesuatu kenapa mesti takut,” kata Sultan, di sela-sela sosialisasi dan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemprov DIY dengan Aparat Penegak Hukum tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-DIY di Gedhong Pracimosono, komplek Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (1/11/2018).

Kerja sama tersebut juga melibatkan beberapa lembaga pelayan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan administrasi, transaksi keuangan dan pelayanan publik.

Menurut Sultan, kompleksnya permasalahan dengan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik membuat tiap ASN hendaknya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Ini agar hubungan dengan masyarakat juga berjalan pada koridor yang berlaku,” katanya.

Sultan meminta ASN tidak menerjemahkannya menjadi kebijakan kehati-hatian yang berlebihan. Karena hal tersebut justru bisa berdampak tidak tercapainya target penyerapan anggaran, serta program dan proyek. Cara ini bisa menjadikan tertundanya pembangunan infrastruktur publik sebagai sarana peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Ibarat berlalu lintas, ASN sebagai pengguna jalan agar memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Bukan semata-mata memperhatikan ada-tidaknya aparat kepolisian,” kata Sultan.

BACA JUGA: 

Hadiah untuk Pelapor Kasus Korupsi, KPK: Pemerintah Enggak Usah Repot

Oknum Perangkat Desa Diduga Pungli E-KTP, Camat Ngaglik Siapkan Sanksi

Inspektur I Kementerian Dalam Negeri, Dadang Sumantri Mochtar memberikan apresiasi kepada Pemda DIY dan kabupaten/kota atas perjanjian kerja sama itu. Hal ini menjadi bukti koordinasi telah berjalan dengan baik. “Perjanjian ini menjadi bukti sebagai abdi negara, selalu siap terhadap perubahan. Karena hal ini juga menjadi suatu contoh perubahan dalam proses penegakan hukum,” tutur Dadang.

DIY merupakan provinsi ke-25 yang menandatangani perjanjian kerja sama APIP dengan APH. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur DIY dengan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY dan Kepala Kepolisian Daerah DIY. Dilanjutkan dengan penandatanganan antara bupati dan wali kota se-DIY dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resor se-DIY.

 


Editor : Kastolani Marzuki