Dana Kompensasi Tak Jelas, Warga Bantul Blokade Jalan ke TPST Piyungan

Kuntadi ยท Rabu, 31 Juli 2019 - 16:40 WIB
Dana Kompensasi Tak Jelas, Warga Bantul Blokade Jalan ke TPST Piyungan

Sejumlah truk pengangkut sampah tertahan di pintu masuk TPST Piyungan akibat diblokade warga. (Foto: iNews.id/Kuntadi)

BANTUL, iNews.id – Warga Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Bantul, DIY, kembali menutup akses jalan menuju ke tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Piyungan, Rabu (31/7/2019).

Langkah itu dilakukan warga menyusul tidak adanya kejelasan kompensasi yang dijanjikan pemerintah. Penutupan akses jalan itu mengakibatkan sejumlah kendaraan yang membawa sampah tertahan di sepanjang jalur menuju ke lokasi pembuangan akhir.

Penutupan akses masuk ke TPST Piyungan ini dilakukan warga dari tiga RT yang tinggal di sekitar TPST Piyungan. Sejak pagi mereka telah menutup jalur dan tidak memperkenakan armada pembawa sampah masuk. 

Aksi warga ini pun langsung direspons Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DIY dengan melakukan pertemuan dengan perwakilan warga. “Selama ini kami tidak pernah mendapatkan kompensasi, padahal dampak pencemaran bau sangat kita rasakan,” kata Parlan, perwakilan warga.

BACA JUGA: Sampah Menumpuk di Sudut Kota, Lalu Lintas di Yogyakarta Terganggu

Wacana adanya kompensasi baru disampaikan pada awal tahun lalu melalui desa. Warga harus membuat proposal, untuk mmebangunan sarana dan prasarana umum. Namun skema ini tidak bisa diterima warga. “Warga inginnya kompensasi ini diberikan tunai,” ujarnya.

Dia menuturkan, pada Senin (29/7/2019) lalu, warga sudah mengadukan masalah itu ke Komisi C DPRD DIY. Dalam pertemuan itu diketahui ada kompensasi yang besarnya mencapai Rp250 juta.  Jika dibagi dengan warga terdampak, setiap kepala keluarga bisa mendapatkan kompensasi natara Rp400.000-500.000.

Menurut Parlan, warga ingin pengelolaan sampah di tempat ini dilakukan secara modern. Selama ini penanganan masih manual sehingga dampak bau masih sangat dirasakan. “Warga juga ingin dilibatkan dalam pengelolaan agar bisa mengontrol kebersihan lingkungan,” ucapnya.

Pengawas TPST Piyungan, Joko Riyanto mengatakan, tuntutan warga sudah disampaikan ke pusat. DLHK DIY hanya bisa menjembatani apa yang menjadi tuntutan warga. Harapannya sepekan ke depan bisa lagi dilakukan pertemuan. “Kita sepakat penutupan diakhiri siang ini dan minggu depan akan ada pertemuan lagi,” katanya.  

Ketua Komisi C DPRD DIY Zuhrif Hidayat membenarkan bahwa tahun ini dewan telah menyetujui pemberian dana kompensasi bagi warga terdampat TPST Piyungan sebesar Rp250 juta. Hanya Dewan tidak mnegetahui detail teknis pencairan. Teknisnya ditangan eksekutif.  “Kita setujui, tetapi teknis pencairannya kita serahkan ke eksekutif,” jelasnya.

Penutupan akses menuju TPST Piyungan, bukanlah kali pertama dilakukan warga. Pada Maret warga juga memblokade dan menuntut perbaikan sarana pengelolahan sampah yang lebih cermat. Komisi VII DPR sempat melakukan kunjungan kerja ke Piyungan.

 


Editor : Kastolani Marzuki