DPRD DIY Wacanakan Pelajar Gratis Naik Trans Jogja untuk Cegah Klitih

Kuntadi ยท Senin, 02 Desember 2019 - 18:34 WIB
DPRD DIY Wacanakan Pelajar Gratis Naik Trans Jogja untuk Cegah Klitih

Ilustrasi Trans Jogja. (Foto: Istimewa)

YOGYAKARTA, iNews.id –  DPRD DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) mewacanakan pelajar naik Trans Jogja secara gratis untuk mengurangi kasus kekerasan di jalanan (klitih). Saat ini kekerasan di jalanan masih marak terjadi di kalangan pelajar di Yogyakarta seperti pada Minggu (1/12/2019) dini hari kemarin.

Wakil Ketua DPRD DIY Tri Huda Yudiana mengatakan cara tersebut bisa mengurangi penggunaan sepeda motor oleh anak untuk berangkat sekolah karena belum memiliki SIM (surat izin mengemudi).

“Klitih selalu melibatkan pelajar di bawah umur, ini yang menjadi keprihatinan. Kalau ini gratis dan ada ketegasan, pasti anak mau naik Trans Jogja untuk mengurangi resiko kekerasan di jalanan,” katanya di Gedung DPRD DIY, Senin (2/12/2019).

 

BACA JUGA: Aksi Klitih Kembali Terjadi di Yogyakarta, Seorang Pelajar Alami Luka Bacok

 

Menurutnya kasus ini tidak lepas dari kurangnya pengawasan orang tua kepada anak-anak. Meski baru duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP) mereka sudah dibelikan sepeda motor. Bahkan mereka berkeliaran di jalanan layaknya orang yang sudah dewasa. Akibatnya mereka kebut-kebutan di jalanan dan dengan mudah melakukan penganiayaan.

Politikus PKS ini melihat, perlu adanya pembinaan lebih kepada generasi muda. Pembinaan tidak hanya melibatkan guru, sekolah, dan orang tua, namun juga polisi. Banyak anak-anak SMP yang berangkat menggunakan sepeda motor. Selanjutnya sepeda motor ini dititipkan di sekitar sekolah. Begitu masuk ke dalam sekolah mereka terkesan hanya jalan kaki saja.

“Secara psikologis mereka belum matang dan masih mudah emosinya terpancing,” ujarnya.

 

BACA JUGA: Balas Dendam, 2 Anggota Geng Klitih Bacok Pelajar di Yogyakarta

 

Pria yang akrab disapa Huda itu mendukung upaya polisi untuk menindak anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor. Kepolisian juga perlu masuk ke sekolah melakukan pembinaan. Hal ini harus didukung oleh dinas pendidikan setempat, untuk memperkuat regulasi dan penertiban siswa.

“Anak harus disadarkan tentang prestasi bukan geng motor,” ucap Huda.


Editor : Rizal Bomantama