Dukung Revisi UU KPK, Masyarakat Kopi Gelar Aksi di Titik Nol Yogyakarta

Kuntadi ยท Rabu, 11 September 2019 - 18:28 WIB
Dukung Revisi UU KPK, Masyarakat Kopi Gelar Aksi di Titik Nol Yogyakarta

Aksi dukungan revisi UU KPK dari komunitas Masyarakat Kopi di titik nol Yogyakarta, Rabu (11/9/2019). (Foto: iNews.id/Kuntadi)

YOGYAKARTA, iNews.id – Pro dan kontra revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berpolemik. Ada yang menolak rencana pemerintah dan DPR merevisi UU KPK, namun tak sedikit pula yang menyuarakan dukungannya.

Kali ini, aliran dukungan revisi UU KPK datang dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai Masyarakat Kopi (Maskop). Sedikitnya 25 anggota komunitas ini turun ke jalan dengan menggelar aksi di titik nol Kilometer Yogyakarta.

Mereka menyampaikan aspirasi dan membentangkan sejumlah poster dan spanduk berisi dukungan. Beberapa di antaranya bertuliskan ‘Revisi KPK rakyat, stop intervensi KPK, revisi KPK agar semakin professional.


Dalam orasinya, Koordinator Umum Maskop Mulyadi mengungkapkan, komunitasnya merupakan kumpulan elemen masyarakat di Yogyakarta yang peduli dengan KPK. Dia menyebut revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK diperlukan untuk memperkuat dan mempertegas arah strategi pemberantasan korupsi.

"Revisi UU KPK yang digulirkan DPR ini menjadi sebuah tujuan dalam mewujudkan lembaga antikorupsi yang independen, profesional dan transparan," ujar Mulyadi, Rabu (11/9/2019).

BACA JUGA: Galang Tanda Tangan, UII Surati Presiden dan DPR Tolak Revisi UU KPK

Revisi UU KPK dinilainya bukan sebagai upaya untuk memperlemah lembaga antirasuah tersebut. Namun lebih kepada mengubah strategi yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan.

Menurutnya, kerja pemerintah dalam melayani masyarakat akan maksimal jika antarinstansi saling berkoordinasi. Dan di sinilah dibutuhkan pasal pengawasan.

"KPK butuh pasal pengawasan karena transparansi kinerja KPK harus diketahui masyarakat," katanya.

Dia menegaskan, revisi ini juga menjadi bagian reformasi dan memperkuat kedudukan dan profesionalitas lembaga antirasuah. Tidak hanya dari aspek independensi, namun KPK juga harus profesional, adil dan tidak tebang pilih.

"KPK harus mengedepankan asas equility before the low," ujarnya.

Seorang peserta aksi lainnya Anang menuturkan, revisi UU ini merupakan langkah menjadikan KPK lebih adil dan obyektif. Hal ini bukan berarti menghilangkan eksistensi dan independensi KPK, namun dalam melaksanakan tugas dan perannya harus tetap memperhatikan hak asasi manusia (HAM).

"Dewan pengawas KPK itu hanya satu dari enam poin yang diajukan DPR dalam revisi. Tentunya agar kinerja KPK dalam menyelamatkan uang negara lebih optimal," tuturnya.


Editor : Donald Karouw