Galang Tanda Tangan, UII Surati Presiden dan DPR Tolak Revisi UU KPK

Kuntadi ยท Selasa, 10 September 2019 - 00:27 WIB
Galang Tanda Tangan, UII Surati Presiden dan DPR Tolak Revisi UU KPK

Sivitas Akademika UII Yogyakarta menggalang tanda tangan menolak revisi UU KPK di Kampus UII Yogyakarta. (Foto: iNews.id/Kuntadi)

YOGYAKARTA, iNews.id - Rencana DPR dan pemerintah untuk merevisi undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat penolakan dari berbagai kalangan.

Salah satunya disuarakan sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Mereka menolak rencana tersebut, karena dikhawatirkan akan menjadikan lembaga antirasuah itu tidak lagi independen.

Penolakan terhadap revisi ini dituangkan dengan menandatangani spanduk sepanjang 60 meter. Tidak hanya rektor dan dosen, namun beberapa mahasiswa dan lembaga ikut melakukan penolakan dengan membubuhkan tanda tangan.

“KPK merupakan wujud harapan masyarakat atas agenda pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Rektor UII Fathul Wahid saat memberikan keterangan di Fakulras Hukum UII,  Senin (9/9/2019).

BACA JUGA:

Pengamat: Revisi UU KPK Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Febri Diansyah soal RUU KPK: Jangan Ada Kesimpulan Prematur

Menurut Fathul, KPK merupakan institusi yang lahir dari rahim reformasi. Tujuan awal didirikan untuk mencegah dan memberantas praktis tindak pidana korupsi.

“Semestinya pemerintah ikut memiliki tanggung jawab untuk membesarkan lembaga ini. Di mana agenda dan visi besar lembaga ini melakukan pemberantasan korupsi dan menciptakan pemerinfahan yang bersih,” katanya. 

Fathul menjelaskan, KPK hadir untuk memberikan solusi atas permasalahan dan penegakan hukum korupsi. Saat itu ada kesan polisi dan kejaksaan kurang efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sehingga KPK diharapkan bisa mengedepankan penegakan dan pemberantasan korupsi.

“Ada kekhawatiran KPK nanti tidak independen dan bisa tergantung yang berkuasa,” ucapnya.

Berdasarkan Kajian Pusat Studi Hukum Dan Pusat Studi Kejahatan Informatika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia melihat revisi yang akan dilakukan akan menempatkan KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif atau pemerintahan.

Selain itu pembentukan Dewan Pengawas akan mengganggu independensi KPK. Adanya Dewan Pengawas dengan kewenangan yang besar juga akan menghambat kinerja KPK yang dituntut untuk langkah-langkah yang cepat, tepat dan cermat dalam pemberantasan korupsi.

Penyadapan yang harus seizin dari Dewan Pengawas juga menghambat kinerja KPK dalam mengungkap kejahatan korupsi yang pada praktiknya dilakukan secara rapi, sistematis dan berjejaring.

“Penetapan status pegawai KPK sebagai bagian dari aparatur sipil negara akan menimbulkan loyalitas ganda,” ucapnya.

Menurut Fathul, pelemahan KPK juga akan semakin kentara dengan persyaratan penyelidik yang harus bertugas di bidang fungsi masing-masing.

Hal ini akan menutup peluang bagi KPK untuk melakukan rekrutmen Mandiri dan dari luar institusi kepolisian. Padahal salah satu aspek penting KPK adalah mengangkat penyidik independen sesuai dengan kebutuhan penegak hukum, pemberantasan korupsi yang independen.

“Kami akan mendesak komisi III DPR untuk membatalkan rencana melakukan revisi undang-undang KPK,” ujarnya. 

 


Editor : Kastolani Marzuki