Hidupkan Demokrasi, Mahfud MD Sarankan Parpol Koaliasi 02 Tetap Jadi Oposisi

Kuntadi ยท Senin, 15 Juli 2019 - 23:00 WIB
Hidupkan Demokrasi, Mahfud MD Sarankan Parpol Koaliasi 02 Tetap Jadi Oposisi

Mantan Ketua MK Mahfud MD saat menanggapi parpol koalisi 02 untuk tetap jadi oposisi. (Foto: iNews.id/Kuntadi)

SLEMAN, iNews.id - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyarankan agar koalisi 02 tetap berlanjut dan dipertahankan. Koalisi ini bisa tetap menjadi oposisi untuk ikut mengontrol jalannya roda pemerintahan.

Menurut Mahfud, Presiden Jokowi telah membuka peluang adanya oposisi, yang telah disampaikan dalam pidato kemenangannya.

Oposisi itu bisa dibentuk di dalam DPR yang memiliki peran sebagai lembaga kontrol. Melibatkan partai politik (parpol) dalam DPR RI, bisa untuk menjadikan penyeimbang terhadap pemerintah.

“Pak Jokowi telah membuka opsi adanya kekuatan kontrol di DPR yang dilakukan Prabowo atau partai-partai lain,” ujar Mahfud di Kampus UII, Senin (15/7/2019).

Presiden, kata Mahfud dalam pidatonya kemenangan, mengharapkan adanya oposisi dalam pemerintahan. Namun oposisi yang baik yang terhormat dan mulia.

Upaya ini pun banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Warga ingin kalangan elite politik bisa menjadi oposisi. “Masyarakat juga ingin Prabowo dan pengusungnya bisa menjadi pemimpin oposisi,” kata Guru Besar UII ini.

Saat ini, kepastian menjadi oposisi baru diwacanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS dengan kekuatan 8 persen masih sangat kurang untuk bisa menjadi partai oposisi yang kuat.

Butuh adanya koalisi oposisi yang melibatkan Partai Demokrat, PAN, dan juga Gerinda, agar kekuatan oposisi ini menjadi 36 persen. “Kalau ini bergabung cukup bagus, agar tidak hanya PKS saja yang oposisi,” katanya.

Pakar hukum tata negara ini melihat, saat ini kekuatan PKS hanya 8 persen, kurang ideal untuk menjadi oposisi. Dengan kekuatan ini, tidak akan sehat bagi kehidupan demokrasi. Apalagi partai pemenang jika didukung dengan pecahan oposisi bisa mnejadi 92 persen.  

Namun, Mahfud menyebut tak ada larangan bagi partai yang bergabung di koalisi 02 untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal itu pun dirasakan wajar dalam politik. Manuver dan keputusan parpol pasti memiliki tujuan sebagai proses perburuan kekuasaan.

“Tapi tidak ada larangan kalau bergabung. Kita memaklumi saja. Politik itu adalah proses perburuan kekuasaan, ya dilakukan saja,” ucapnya.

 


Editor : Kastolani Marzuki