Honorer DIY Minta Seleksi CPNS Ditunda, BKD: Yang Berwenang Itu Pusat

Kuntadi ยท Kamis, 04 Oktober 2018 - 22:30 WIB
Honorer DIY Minta Seleksi CPNS Ditunda, BKD: Yang Berwenang Itu Pusat

Ratusan honore K2 DIY saat berunjuk rasa di Gedung DPRD menuntut UU ASN direvisi. (Foto: iNews.id/Kuntadi)

Facebook Social Media Twitter Social Media Google+ Social Media Whatsapp Social Media

YOGYAKARTA, iNews.id - Tuntutan ratusan tenaga honorer kategori 2 (K2) di DIY agar proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda sampai ada revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sepertinya sulit terwujud. 

Sebab seleksi ini menjadi urusan pemerintah pusat dan sudah tersosialisasikan secara nasional. "Yang berwenang itu pusat. Kalau ini ditutup pasti akan ramai," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Agus Supriyanto seusai menemui tenaga honorer K2 yang melakukan aksi di Kantor Gubernur DIY, Kamis (4/10/2018).

Meski begitu, BKD DIY siap meneruskan aspirasi dan tuntutan dari para tenaga honorer. Salah satunya agar ada jalur khusus dalam pengangkatan CPNS. Mengingat sudah banyak tenaga honorer yang berjuang hingga piuluhan tahun dan terganjal regulasi karena usia. "Saya akan sampaikan ke pusat. Saya hanya penyambung lidah, Yang berwenang pusat," tandasnya.

Menurut Agus, kendala yang dihadapi para tenaga honorer ini adalah batasan usia. Di mana dalam Permenpan RB, ada batasan usia 35 tahun. Sementara sebagian besar tenaga honorer K2 ini sudah berusia di atas 40 tahun, sehingga tidak bisa ikut seleksi. "Dulu ada diangkat lebih dari 40 tahun, tetapi pensiun sebelum lima tahun. Terpaksa dia tidak bisa dapat pensiun," katanya.

BACA JUGA:

Tidak Terakomodir Seleksi CPNS, Honorer K2 DIY Tuntut Revisi UU ASN

Tuntut Revisi UU ASN, Honorer DIY: Beri Kami Kesempatan Dapat Keadilan

Karena itu, BKD DIY akan mengumpulan seluruh BKD dari kabupaten/kota. Mereka harus bisa menjelasakana permasalahan yang ada dan berapa jumlah K2 honorer yang tersisa. "Secepatnya akan kita kumpulkan," ucap Agus.

Sebelumnya ratusan tenaga honorer K2 dari lima kabupaten/kota di DIY berunjuk rasa di DPRD DIY dan Kepatihan. Mereka minta agar seleksi CPNS ditunda dan ada revisi Undang-Undang ASN. Sebab dari aturan ini, para tenaga K2 ini tidak bisa ikut mendaftar karena sebagian besar usianya diatas 40 tahun. Namun mereka sudah mengabdi sebagai honorer hinga lebih dari 30 tahun. "Kami minta seleksi ditunda dan revisi UU ASN. kami minta keadilan," tandas Eka Mujiyanta. 

 


Editor : Kastolani Marzuki