Mahasiswa di Yogyakarta Siap Kawal Upaya Presiden Jokowi Menguatkan Peranan KPK

Kuntadi ยท Senin, 21 Oktober 2019 - 09:35 WIB
Mahasiswa di Yogyakarta Siap Kawal Upaya Presiden Jokowi Menguatkan Peranan KPK

Acara diskusi di Taman Pancasila UNY, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta (DIY), Senin (21/10/2019). (Foto: iNews.id/Kuntadi).

YOGYAKARTA, iNews.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menguatkan peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upayanya dengan menerbitkan perppu atau uji materiil di Mahkamah Konstitusi.

Ketua BEM UNY, Agung Wahyu Putra Angkasa mengatakan, kebijakan perppu atau peraturan pengganti undang-undang serta uji materiil di MK diperlukan untuk mengoreksi UU KPK terbaru.

"Bisa dengan Perppu KPK atau dilakukan judicial review (uji materiil) di MK," kata Agung dalam diskusi di Taman Pancasila UNY, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta (DIY), Senin (21/10/2019).

BACA JUGA: Mahasiswa Demonstrasi Desak Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Menurut dia, KPK selama ini menjadi tumpuan masyarakat menekan angka kejahatan korupsi. Presiden semestinya mendorong dan memperkuat lembaga ini agar tetap bisa melaksanakan tugasnya secara independen.

Apalagi beberapa waktu lalu, publik belum lama ini menyoroti revisi peraturan tersebut. Karena dinilai ada pasal-pasal yang melemahkan KPK, seperti perlunya pengawasan, prosedur pengawasan perkara dan status pegawai KPK mesti dari ASN.

"Hal-hal semacam ini akan memperlambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi," ujarnya.

BACA JUGA: Tuntut Perppu KPK, Mahasiswa Yogyakarta Akan Kembali Turun ke Jalan

Sementara itu, Peneliti PUKAT UGM, Eka Nanda menilai, penerbitan perppu atau uji materiil menjadi jalan untuk membatalkan UU KPK. Pihaknya sebagai akademisi siap mengawal upaya-upaya hukum tersebut agar KPK tidak dapat optimal bertugas.

Dukungan serupa juga disampaikan BEM UGM. Perwakilannya, Dian Rafi Alpatiowijaya menyebut, siap mengawal langkah-langkah pemerintah agar KPK dapat menjalankan tugasnya secara independen dan maksimal.

"Kami akan melakukan berbagai cara untuk menolak upaya pelemahan KPK dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tersebut," kata dia.


Editor : Andi Mohammad Ikhbal