Program KB Diakui Internasional, BKKBN Gelar Pelatihan untuk 5 Negara Berkembang

Kuntadi ยท Jumat, 13 September 2019 - 00:30 WIB
Program KB Diakui Internasional, BKKBN Gelar Pelatihan untuk 5 Negara Berkembang

Sesi foto bersama saat pembukaan International Training on Comprehensive Right Based Family Planning di Yogyakarta, Kamis (12/9/2019). (Foto: iNews.id/Kuntadi)

SLEMAN, iNews.id – Keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia telah diakui dunia internasional dan Lembaga PBB. Kini, sukses itu juga akan ditularkan ke sejumlah negara berkembang.

Mengacu hal tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan pelatihan bertajuk ‘International Training on Comprehensive Right Based Family Planning’, yang dilaksanakan di Yogyakarta, 12 September 2019 hingga 3 Oktober 2019.

Deputi Latihan dan Pengembangan BKKBN Muhammad Rizal Martua Damanik mengatakan, pelatihan ini merupakan penyelenggaran tahun kelima. Dalam hal ini, BKKBN bekerja sama dengan UGM, UNFPA (Lembaga PBB) dan Setneg.

Semuanya saling bersinergi meningkatkan pelayanan KB dalam kegiatan International Training. Di mana peserta berasal dari lima negara yang berprofesi sebagai dokter dan beberapa lembaga pelayanan kesehatan lainnya.

“Keberhasilan KB kita telah diakui internasional. Dan tentunya success story ini kita tularkan juga ke negara berkembang,” ujar Rizal saat pembukaan pelatihan di Yogyakarta, Kamis (12/9/2019).

Menurutnya, KB di Indonesia telah diterapkan sejak 1970. Kemudian pada 1990 mendapat penghargaan PBB karena keberhasilan menekan angka kelahiran dari 6 sampai 7 anak menjadi 3 atau 4 anak. Padahal Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang akses komunikasi dan transportasinya masih terbatas.

“Keberhasilan kita inilah yang ingin digali peserta dari negara berkembang melalui pelatihan ini,” katanya.

Rizal menjelaskan, penanganan program KB dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya pada masalah pelatihan saja, namun juga pemanfaatan alat kontrasepsi hingga supply dan demand ataupun advokasi. Bahkan penanganan metode KB juga terus di-update, baik secara tradisional maupun modern, serta kaitan dengan Hak asasi manusia (HAM) dan sudut pandang agama.

“Peserta tidak hanya diberikan materi, tetapi juga diajak studi lapangan dengan kunjungan ke fasilitas kesehatan, khususnya yang ada di Yogyakarta,” katanya.

Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Nanik Purwanti mengungkapkan, pihanya hanya sebagai anggota koordinasi bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan Bappenas. Setneg mengambil beran dalam membuat kolaborasi dengan organisasi tertentu untuk mempromosikan kemampuan Indonesia di bidang KB.|

“Kita sharing pengetahun dengan negara-negara selatan juga beberapa di Afrika,” kata Nanik.

Menurutnya, dari empat kali pelaksanaan, telah banyak feedback yang dirasakan peserta. Mulai dari peralatan yang lebih maju hingga penetrasi produk Indonesia ke pasar luar negeri.

Sementara itu Program officer Advokasi dan Komunikasi UNFPA Indonesia, Samidjo mengatakan, sejak 1972 UNFPA, bekerja sama dengan BKKBN dalam pelaksanaan program KB. Dia menilai, pelaksanaan KB di Indonesia cukup bagus. Bahkan pada era 1980, di mana kondisi ekonomi dan sosial masih kurang mendukung.

“Indonesia telah berhasil dan kini banyak negara yang datang untuk belajar,” ucapnya.

Dia menyebut, pada 2015, angka persentase kelahiran dari setiap perempuan sudah 2,38, turun dibanidngkan 2012 yang angkanya masih 2,6. Hal ini menurutnya tak lepas dari Program Kependudukan yang terus dilakukan.

“Peran kita pada teknikal sistem, nagaimana Indonesia bisa sharing pengalaman dan bekerja sama dengan negara lain dalam hal Program KB,” tuturnya.


Editor : Donald Karouw