Soal Peraturan Menag tentang Majelis Taklim, Haedar: Negara Jangan Terlalu Jauh Atur Umat

Kuntadi ยท Minggu, 01 Desember 2019 - 20:15 WIB
Soal Peraturan Menag tentang Majelis Taklim, Haedar: Negara Jangan Terlalu Jauh Atur Umat

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. (Foto: Dok.iNews.id)

YOGYAKARTA, iNews.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim telah menimbulkan kontroversi dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan. 

Menurut Haedar, kebijakan tersebut terkesan negara terlalu jauh mengatur ranah aktivitas keumatan di akar rumput (jamaah).Haedar mengatakan, kegiatan keagamaan di ranah umat seperti majelis taklim justru dapat menghidupkan spirit keislaman yang tinggi dan sangat positif untuk menanamkan, memahamkan, dan mengamalkan Islam dengan baik dan benar. 

“Soal perbedaan paham dan pandangan sejak dulu sering terjadi, yang paling penting kembangkan dialog agar masing-masing tidak ekstrem (ghuluw) dalam beragama dan tidak menimbulkan konflik keagamaan sesama umat beragama,” kata Haedar, Minggu (1/12/2019).

Jika ada aktivitas yang menyimpang, kata Haedar, dapat dilakukan dengan pendekatan hukum dan ketertiban sosial yang berlaku. “Tidak perlu dengan aturan yang terlalu jauh dan bersifat generalisasi,” ucapnya.

BACA JUGA: Komisi VIII DPR: Peraturan Menag tentang Majelis Taklim Berlebihan

Menurut Haedar, jika semuanya diatur pemerintah secara detail atau berlebihan, nanti aktivitas sosial lainnya seperti gotong royong dan aktivitas sosial di masyarakat luas maupun kegiatan keagamaan lainnya harus diatur pula seperti itu.“Tidak boleh ada diskriminasi khusus pada kegiatan keagamaan di lingkungan umat Islam seperti majelis taklim,” katanya.

Haedar mengatakan, dalam hal usaha mencegah radikalisme atau ekstremisme sebenarnya ketentuan perundangan yang ada sudah lebih dari cukup. Negara jangan terlalu jauh mengatur aktivitas umat beragama.

“Kita tidak setuju dan menolak segala bentuk radikalisme yang mengarah pada ekstremisme dan membenarkan kekerasan atas nama apa pun dan oleh siapa pun. Namun semuanya perlu dasar pemikiran, rujukan, cakupan, dan langkah tentang radikalisme yang objektif, komprehensif, serta tidak parsial dan diskriminatif,” ujarnya.

BACA JUGA: Wacana Masjid Diawasi Polisi, Haedar Nashir: Hindari Kebijakan Diskriminatif

Haedar pun meminta masyarakat untuk tidak mudah mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada stigma atas kasus terbatas untuk digeneralisasi. Dialog dengan semua komponen bangsa demi kepentingan ke depan dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang lebih baik. 

“Jangan menggeneralisasi dan menjadikan umat Islam sebagai sasaran deradikalisasi secara sepihak. Diskriminasi, dan dengan aturan yang monolitik seolah umat mayoritas ini menjadi sumber radikalisme dan ekstremisme,” kata Haedar.


Editor : Kastolani Marzuki