Temui Sri Sultan, Hasto Jelaskan soal SK Kepala BKKBN yang Viral di Medsos

Kuntadi · Senin, 13 Mei 2019 - 22:37 WIB
Temui Sri Sultan, Hasto Jelaskan soal SK Kepala BKKBN yang Viral di Medsos

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo. (Foto: iNews.id/Kuntadi)

YOGYAKARTA, iNews.id – Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menemui Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X di Kepatihan, Yogyakarta.

Pertemuan itu untuk menjelaskan terkait pemberitaan dan viralnya SK Presiden yang mengangkat Hasto Wardoyo sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BBKKBN).

“Saya yang berinisiatif untuk bertemu menjelaskan permasalahan yang ada,” kata Hasto seusai bertemu Sultan di Kepatihan Yogyakarta Senin (13/5/2019).

Kepada Sultan, Hasto melaporkan semuanya asal muasal dirinya menerima foto SK pengangkatan sebagai kepala BKKBN. Namun dalam waktu hampir bersamaan juga beredar foto di medias sosial tentang SK tersebut. Padahal sampai saat ini SK tersebut belum diterima dan belum ada.

“Saya belum percaya itu, kayak hoaks karena jabatan adalah secret (rahasia) dan harus ditarik kebenarannya dulu,” kata Hasto.

BACA JUGA:

Viral SK Pengangkatan Jadi Kepala BKKBN, Hasto: Saya Juga Kaget Kenapa Beredar

Viral Surat Pengangkatan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo Jadi Kepala BKKBN 

Setelah SK pengangkatan dirinya viral di media sosial, Hasto mengaku lebih banyak berkomunikasi dengan Sekda DIY Gatot Saptadi. Saat itulah memang alangkah baik untuk melapor kepada Sultan apa yang terjadi. “Ibarat anak, saya harus laporkan ke bapak dan sampaikan belum menerima SK,” tuturnya.

Mendengar penjelasan itu, Sultan juga meminta agar tidak usah terlalu banyak ditangapi. Apalagi banyak berkomentar yang akan menjadikan permasahan baru. Permasalahan SK ini dianggap tidak ada.

“Arahan Ngarso Dalem (Sultan) sepanjang belum ada SK hitam putihnya, saya harus fokus pekerjaan dulu. Apalagi ada bandara dan jalur kereta yang mendesak perlu perhatian,” kata Hasto.

Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati mengatakan, sejauh ini DPRD secara kelembagaan belum melakukan langkag apapun terkait beredarnya SK bupati yang viral. Namun secara pribadi, dirinya sudah berkomunikasi dan mempertanyakan tentang SK tersebut. “Secara kelembagaan kita belum tanyakan, kita masih menunggu sampai ada surat tertulisnya,” ujarnya.

DPRD juga akan lebih banyak bersikap pasif terhadap masalah ini. Dewan juga belum menyiapkan langkah konstitusional jika nanti sampai dilakukan pergantian bupati dan wakil bupati. Semuanya akan menunggu sampai ada kepastian atas SK yang dikeluarkan oleh presiden. “Kita tunggu saja nanti seperti apa,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Kulonprogo, Ponimin Budi Hartono mengatakan, sebenarnya Kulonprogo masih butuh sosok Hasto sebagai pemimpin. Banyak pekerjaan dan proyek yang membutuhkan sentuhan kebijakannya. Mulai dari bandara, infrastruktur pendukung sampai permasalahan ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat.

Namun jika memang presiden harus menarik Hasto ke tingkat Pusat, DPRD akan mendukungnya. Hal ini akan membawa dampak positif bagi daerah, dan sangat mungkin program diatas diaplikasikan di daerah.

 


Editor : Kastolani Marzuki