Tidak Terakomodir Seleksi CPNS, Honorer K2 DIY Tuntut Revisi UU ASN

Kuntadi ยท Kamis, 04 Oktober 2018 - 15:00 WIB
Tidak Terakomodir Seleksi CPNS, Honorer K2 DIY Tuntut Revisi UU ASN

Ratusan tenaga Honorer K2 di DIY mendesak revisi UU ASN karena kebijakan itu membuat mereka tidak bisa menjadi PNS di gedung DPRD DIY Kamis (4/10/2018). (Foto: iNews.id/Kuntadi)

Facebook Social Media Twitter Social Media Google+ Social Media Whatsapp Social Media

YOGYAKARTA, iNews.id - Ratusan tenaga honorer Kategori 2 (K2) yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi di gedung DPRD DIY dan Kantor gubernur DIY, Kamis (4/10/2018). Mereka menolak sistem rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat sebab tidak mengakomodir mereka untuk menjadi PNS.

Koordinator wilayah (korwil) K2 DIY, Eka Mujiyanta mengatakan, di DIY ada sekitar 3.000 tenaga honorer yang masih berjuang untuk bisa menjadi PNS. Namun perjuangan mereka dimentahkan dengan turunnya Permen PAN dan RB Nomor 36 dan 37 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan PNS dan Pelaksanaan Seleksi.

“Kami ini sebagian sudah berusia di atas 40 atau 50 tahun. Tetapi di aturan itu seleksi dibatasi maksimal 35 tahun,” kata Eka, di sela aksinya di gedung DPRD DIY, Kamis (4/10/2018).

Regulasi yang dikeluarkan Kemenpan dan RB, kata dia, merupakan sebuah diskriminasi bagi mereka. Tenaga honorer K2 sudah berjuang cukup lama hingga ada yang 20 atau 30 tahun. Bahkan ada sebagian yang sudah memasuki usia kritis karena usianya sudah di angka 55 tahun.

Untuk itulah para honorer ini minta surat dukungan dari DPRD dan gubernur untuk melakukan penundaan seleksi CPNS. Surat itu akan disampaikan kepada presiden dan kementerian, seperti yang sudah dilakukan di beberapa daerah lain di Indonesia.

“Kami ini cuma dibohongi, di-PHP. Kami minta agar ada dukungan berupa surat untuk dilakukan revisi UU ASN,” pinta tenaga honorer yang mengabdi di SMP 3 Tempel, Sleman, itu.

Salah satu tenaga honorer, Sudayanto mengatakan, tenaga honorer ini sudah berjuang cukup lama. Ada yang sudah 15 tahun hingga 30 tahun. Namun, kompensasi yang mereka terima juga sangat minim hanya Rp300 ribu per bulan.

Untuk itulah mereka meminta keadilan kepada pemerintah agar bisa diakomodir menjadi CPNS. Caranya dengan mebuat revisi aturan atas UU ASN, agar para tenaga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi ini bisa diakomodir. “Hargailah perjuangan kami. Kami adalah orang tersingkirkan,” katanya.

Dalam aksinya para tenaga honorer ini juga membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka. Para peserta aksi ini akhirnya diterima oleh Ketua DPRD DIY Yoeke Agung Indra Laksana. Menurutnya, permasalahan tenaga honorer sudah menjadi permasalahan nasional. Forum DPRD di semua provinsi juga sudah mendengat tuntutan dari para tenaga honorer.

“Kami siap tindaklanjuti seperti yang anda minta (Surat penolakan dan revisi UU ASN),” ujarnya.

Yoeke mengajak para peserta untuk tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. “Mereka yang menjadi guru harus tetap mengajar, mencerdaskan anak bangsa. Begitu juga untuk tenaga yang lain baik di Dinas Kesehatan, satpol PP maupun yang di OPD yang lain,” ucapnya.


Editor : Himas Puspito Putra