Tolak Harga Lahan KA Bandara YIA, Warga Disarankan Ajukan ke Pengadilan

Kuntadi ยท Rabu, 06 November 2019 - 16:25 WIB
Tolak Harga Lahan KA Bandara YIA, Warga Disarankan Ajukan ke Pengadilan

Musyawarah kompensasi lahan jalur KA Bandara YIA di Balai Desa Kaligitung, Kulonprogo diwarnai aksi walk out warga karena menilai kompensasi terlalu murah. (Foto: iNews.id/Kuntadi)

KULONPROGO, iNews.id – Warga Kaligitung, Kulonprogo memilih meninggalkan pertemuan dengan tim pengadaan lahan proyek jalur kereta api (KA) Bandara YIA, Rabu (6/11/2019).

Aksi warga tersebut dipicu besaran kompensasi lahan yang dinilai tidak sesuai harga dan tanpa musyawarah.

Sekretaris tim pengadaan lahan jalur KA Bandara YIA, Syamsul Bahri mengaku tidak akan memaksa warga untuk menyetujui besaran ganti rugi yang disampaikan tim apraisal.

Menurut dia, jika warga menilai kompensasi yang diberikan kecil dan masih menolak, bisa diselesaikan di pengadilan.

“Kita berikan waktu 14 hari kepada warga untuk menerima atau menolak hasil penilaian,” kata Syamsul di Balai Desa Kaligitung, Temon, Kulonprogo.

BACA JUGA: Nilai Kompensasi Terlalu Murah, Warga Tolak Ganti Rugi Lahan KA Bandara YIA

Bagi warga yang menolak nilai kompensasi yang dinilai kecil, kata dia, mereka bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Mereka harus mendaftarakan 14 hari setelah menandatangani berkas. Jika sampai batas waktu tersebut tidak mengajukan gugatan berarti menerima.

“Silakan mengajukan gugatan ke pengadilan. Nanti hakim yang memutuskan,” ucap Syamsul.

Menurut dia, perhitungan ganti rugi ini dilakukan tim appraisal. Mereka telah menjalankan pendataan dengan mendasarkan pada aturan dan ketentuan yang ada.

Syamsul berencana untuk kembali mengundang warga terdampak proyek jalur KA bandara untuk bermusyawarah. Langkah ini dilakukan setelah warga memilih meninggalkan musyawarah karena tidak ada titik temu. “Kita nanti akan undang warga lagi untuk musyawarah,” katanya.

BACA JUGA: Tergusur Proyek Kereta Bandara YIA, Warga di Kulonprogo Minta Kompensasi Rp4 Juta per Meter

Warga Kaligitung, Ali Bahroji mengatakan warga terpaksa meninggalkan balai desa karena musyawarah ini tidak bisa dilaksanakan.

Warga hanya diberikan besaran uang kompensasi tanpa ada musyawarah untuk menentukan besaran kompnesasi. Jika warga tidak setuju diarahkan ke pengadilan. “Kita tidak mau menandatangani. Tidak ada musyawarah harga,” ucapnya.

Dia menilai harga yang ditawarkan tim appraisal terlalu kecil dan murah. Padahal, setelah ada bandara harga tanah di Kaligintung sudah melambung tinggi. Warga juga tidak mudah mencari tanah pengganti di wilayah ini.


Editor : Kastolani Marzuki