Tolak Revisi UU KPK, Forum Dekan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Surati Presiden

Kuntadi ยท Selasa, 10 September 2019 - 22:00 WIB
Tolak Revisi UU KPK, Forum Dekan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Surati Presiden

Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia menolak revisi UU KPK di Kampus Terpadu UMY Yogyakarta. (Foto: iNews.id/Kuntadi)

BANTUL, iNews.id – Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia akan mengirimkan surat pernyataan ke Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR menolak rencana pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang (UU) KPK.

Ketua Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Trisno Raharjo mengatakan sejak dikeluarkannya rancangan undang-undang (RUU) KPK, dekan bersama dengan dosen telah mendiskusikan dan mencermati isi dari RUU yang baru.

Mereka juga memberikan pandangan dan argumen atas rencana revisi UU KPK. Saat ini sudah ada 10 surat dari 40an fakultas hukum perguruan tinggi Muhammadiyah yang masuk.

Yakni dari 36 universitas dan 4 Sekolah Tinggi Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Begitu semuanya terkumpul akan dikirimkan ke Presiden Jokowi dan ketua DPR.

“Intinya adalah untuk dikaji ulang Revisi RUU KPK, karena revisi itu bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan melemahkan KPK,” katanya di Fakultas Hukum UMY, Kampus Terpadu UMY, Selasa (11/9/2019).

BACA JUGA:

Galang Tanda Tangan, UII Surati Presiden dan DPR Tolak Revisi UU KPK

Dukung Penguatan KPK, Rektor UGM: Kami Prihatin Keadaan di KPK

Sekretaris Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Rahmat Muhajir Nugroho mengatakan pihaknya telah mencermati dan mengkaji RUU KPK.

Pada perubahan kedua tentang KPK, ada sejumlah poin yang justru berpotensi melemahkan kedudukan KPK. “Ada tujuh poin yang kami rasa berpotensi melemahkan KPK,” ucapnya. 

Dia mencontohkan, seperti pada kelembagaan KPK yang diatur dalam Pasal 3 sebagai lembaga pemerintah pusat yang bersifat independen jadi tidak bermakna jika disebut sebagai lembaga pemerintah pusat.

Selain itu terkait kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan dibatasi dengan koordinasi dengan Jaksa Agung. “Hal ini bisa mempengaruhi independensi KPK,” tutur Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) ini.

Forum Dekan dan Dosen ini juga menengarai adanya upaya sistematik untuk melemahkan bahkan melumpuhkan peran KPK. Karena itu, forum berharap presiden tidak menindaklanjuti inisiatif dari DPR. 


Editor : Kastolani Marzuki