Tuntut Revisi UU ASN, Honorer DIY: Beri Kami Kesempatan Dapat Keadilan

Kuntadi ยท Kamis, 04 Oktober 2018 - 16:46 WIB
Tuntut Revisi UU ASN, Honorer DIY: Beri Kami Kesempatan Dapat Keadilan

Ratusan tenaga honorer K2 DIY saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD mendesak pemerintah merevisi UU ASN. (Foto: iNews.id/Kuntadi)

Facebook Social Media Twitter Social Media Google+ Social Media Whatsapp Social Media

YOGYAKARTA, iNews id - Ratusan tenaga honorer kategori dua (K2) menolak sistem seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan menuntut revisi Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN). Regulasi ini menjadikan mereka tidak bisa ikut seleksi CPNS karena terganjal usia.

“Usia kita rata-rata sudah di atas 40 tahun. Malah ada yang kritis sebentar lagi masuk masa purna,” kata Sudaryanto, salah seorang tenaga honorer, Kamis (4/10/2018).

Menurut Sudaryanto, aturan tersebut menjadikan tenaga honorer tidak bisa mengikuti proses seleksi CPNS. Mereka berharap ada sistem yang mampu mengakomodasi bisa menjadi CPNS. Sebab banyak yang sudah mengabdi puluhan tahun.

Sudaryanto menuturkan, para honorer selama ini hanya mendapatkan gaji sekitar Rp300.000 per bulan. Padahal, mereka juga memiliki tanggungan untuk pendidikan anak, kesehatan dan beberapa kebutuhan lain. Mereka berharap perjuangan yang dilakoni sudah lama berbuah manis yakni, menjadi abdi negara. “Mana cukup gaji seperti itu. Kami berharap ada jalur khusus,” ujarnya.

BACA JUGA: Tidak Terakomodir Seleksi CPNS, Honorer K2 DIY Tuntut Revisi UU ASN

Koordinator Wilayah (Korwil) Honorer DIY, Eka Mujiyanta mengatakan ada sekitar 3.000 honorer yang berharap menjadi PNS. Mereka tersebar di lima kabupaten/kota di DIY. Rincianya di Sleman ada 709 orang, Bantul 800an orang, Kota Yogyakarta (179), Kulonprogo (160) dan Gunungkidul sekitar 87 orang. Data mereka pun valid dan ada di setiap kabupaten/kota. “Harapan kita ada revisi UU ASN, itu celah bagi kami bisa menjadi CPNS,” ujarnya.

Selama ini para honorer ini sudah dijanjikan akan diakomodasi menjadi PNS oleh Presiden Jokowi. Namun setelah semuanya berjalan, harapan itu sirna. Janji itu tidak ditepati dan mereka menjadi orang-orang tersingkir.  “Berikan kami kesempatan untuk mendapatkan keadilan,” ucapnya.

Ketua DPRD DIY Yoeke Agung Indra Laksana, berjani untuk membantu para tenaga honorer. Dia telah berkoordinasi dengan seluruh DPRD provinsi di Indonesia khusus untuk membahas masalah tersebut. “Kita siap mendukung perjuangan kalian,” kata Yoeke.

Dia mengajak para guru honorer untuk tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka yang menjadi guru harus tetap mengajar, mencerdaskan anak bangsa. Begitu juga untuk tenaga yang lain baik di Dinas Kesehatan, Satpol PP maupun yang di OPD yang lain. 

 

 


Editor : Kastolani Marzuki