UMP DIY Rendah, Aliansi Buruh: Pemerintah Melanggengkan Kemiskinan

Kuntadi ยท Kamis, 01 November 2018 - 17:51 WIB
UMP DIY Rendah, Aliansi Buruh: Pemerintah Melanggengkan Kemiskinan

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Yogyakarta aksi damai di depan Kantor Disnakertrans DIY, menuntut upayah layak, Selasa (22/10/2018). (Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko)

YOGYAKARTA, iNews.id – Aliansi buruh Yogyakarta (ABY) mengkritik keputusan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DIY 2019 sebesar Rp1,570 juta. Upah ini dirasakan sangat rendah tidak akan banyak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan buruh.

Sekretaris ABY Kirnadi menilai, kenaikan upah tidak signifikan. Pemerintah hanya berkutat dan mendasarkan kenaikan pada Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2018 tentang Pengupahan, sehingga kenaikan yang ada tidak lebih dari 8.03 persen, seperti yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

“Kebijakan ini justru melanggengkan kemiskinan bagi buruh DIY,” kata Kirnadi, Kamis (1/11/2018).

Dia juga mengkritik gubernur DIY yang tidak pernah membuat inovasi demi menyejahteraan buruh. Hal inilah alasan upah buruh di DIY tetap menjadi yang terendah di Indonesia. “Penetapan UMP 2018 tetap menjadikan upah buruh di DIY kembali jadi yang terendah di Indonesia,” ucapnya.


BACA JUGA:

Sultan Teken UMP DIY Rp1,57 Juta, UMK Yogyakarta Rp1,86 Juta

Tolak Besaran UMP 2019, Buruh Sumut: Upah Layak Harusnya Rp2,8 Juta


Dia menilai, semestinya pemerintah berani membuat inovasi dengan adanya upah minimum sektoral (UMS). Hal ini akan mampu meningkatkan kenaikan upah dari pekerja yang membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan buruh.

Sementara itu, Gubernur DIY Sultan HB X mengatakan, ruang untuk menentukan besaran upah ini sudah ditentukan oleh pusat. Praktis daerah hanya mengikuti aturan dalam penyusunan UMP 2019. “Ruangnya kan sudah ditentukan pemerintah. Sulit merubah,” ujar Sultan.

Untuk itulah nanti dalam penyusunan UMP 2020, akan dilakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) bagi buruh dengan melihat kondisi nyata di masyarakat. Salah satunya dalam menyangkut faktor nonpangan. Sebab jika melihat harga pangan, DIY memang paling murah dibanding kota lain di Indonesia. “Perhitungan akan dilakukan pada tahun 2020 agar lebih sesuai,” ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Andung Prihadi mengatakan, Gubernur DIY telah mengeluarkan SK Nomor 319/KEP/2019 tentang Penetapan UMP 2019. Sesuai kesepakatan, UMK Kota Yogyakarta Rp1,846 juta, Kabupaten Sleman Rp1,701 juta, Bantul Rp1,649 juta, Kulonprogo Rp1,613 juta dan Kabupaten Gunungkidul Rp1,572 juta.

“Sebenarnya untuk UMK, kita lebih tinggi dari Purworejo atau Wonogiri, meski kita masih rendah,” ucapnya.


Editor : Donald Karouw