Airlangga Temui Dubes Uni Eropa untuk RI dan Brunei, Singgung CPO dan Nikel

Suparjo Ramalan ยท Selasa, 30 Juni 2020 - 21:48 WIB
Airlangga Temui Dubes Uni Eropa untuk RI dan Brunei, Singgung CPO dan Nikel

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (kiri) saat berdiskusi dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket (kanan) di kantornya, Jakarta, Selasa (30/6/2020). (Foto: Ist)

JAKARTA, iNews.id - Indonesia berharap bisa memperkuat hubungan bilateral dengan Uni Eropa. Namun, beberapa isu masih menjadi persoalan seperti CPO dan nikel.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bertemu dengan Dubes UE untuk RI dan Brunei, Vincent Piket. Pertemuan itu membahas soal isu-isu perdagangan antara UE dan Indonesia.

Airlangga mengatakan, CPO Indonesia masih menghadapi tantangan di pasar Eropa. Dia menilai, minyak kelapa sawit didiskriminasi.

"Industri (CPO) tengah menghadapi diskriminasi dan menjadi target kampanye negatif di UE, mulai dari segi lingkungan, sosial-ekonomi, hak asasi manusia dan kesehatan," ujarnya, Selasa (30/6/2020).

Airlangga mengatakan, diskriminasi terhadap CPO asal Indonesia di antaranya melalui kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II/Delegated Regulation (DR) UE dan aturan turunannya. Selain itu, produk CPO juga dikenakan bea masuk anti dumping oleh UE.

Menurut Airlangga, Indonesia sebeanrnya memiliki standar pengelolaan industri CPO yang ramah lingkungan. Hal itu dibuktikan lewat sertifikasi Sustainable Palm Oil (ISPO) dan National Action Plan of Sustainable Palm Oil.

Selain CPO, dia menyoroti gugatan UE atas larangan Indonesia melarang ekspor nikel di WTO. Padahal, aturan itu untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia dan mencegah eksploitasi nikel berlebihan.

“Jadi, kami meminta dukungan Anda untuk menghadapi kampanye negatif tersebut, dan memperbaiki komunikasi antara Indonesia dan EU,” ucapnya.

Airlangga berharap kerja sama kedua yurisdiksi bisa menguat. Dia percaya, meski ada tantangan, potensi kerja sama Indonesia-UE sangat besar.

Dia mendorong masing-masing pihak mengeliminasi tarif dan non-tarif, khususnya untuk produk makanan dan peralatan medis. Hal ini perlu dilakukan supaya volume perdagangan bisa meningkat ke depan.

Eropa selama ini banyak mengekspor produk alkohol dan produk turunan susu ke Indonesia. Sementara, UE banyak mengimpor CPO, baja, dan nikel dari Indonesia.

Editor : Rahmat Fiansyah