Bisnis Kargo Batu Bara Lesu, KAI Fokus Angkut Produk UMKM

Giri Hartomo ยท Kamis, 09 Juli 2020 - 20:14 WIB
Bisnis Kargo Batu Bara Lesu, KAI Fokus Angkut Produk UMKM

Ilustrasi kereta api. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id -  PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mulai memfokuskan pada bisnis usaha kargo. Apalagi, pendapatan yang berasal dari angkutan penumpang menurun akibat pandemi virus corona (Covid-19). 

Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan, pada masa pandemi ini perseroan fokus pada bisnis kargo untuk mengangkut produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Beberapa produk yang biasanya diangkut, yaitu bahan pokok dan juga produk UMKM seperti peralatan perumahan. 

Menurut Didiek, langkah ini dilakukan mengingat permintaan terhadap batu bara dan turunannya menurun. Menurut dia, hal ini cukup berpengaruh karena mayoritas produk angkutan logistik KAI merupakan batu bara, semen dan turunannya.  

"Pada tahun 2019 mengangkut 47 juta ton. Di masa pandemi, batu bara turun, semen turun dan BBM. Kita masuk sektor baru yakni UMKM kami mengangkut bahan pokok," ujarnya dalam acara IDX Channel, Kamis (9/7/2020).

Menurut Didiek, upaya perseroan mendorong bisnis kargo ini juga harus didukung oleh kebijakan pemerintah. Salah satunya, komponen pembentukan tarif yang menjadi penyebab sulitnya bersaing dengan angkutan logistik.

Menurut Didiek, selama ini perusahaan terbebani oleh Track Access Charge (TAC) dan juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. TAC merupakan harga yang harus dibayar oleh KAI karena penggunaan barang milik negara berupa rel. 

Menurut Didiek, dibandingkan dengan truk logistik beban tarif yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Truk tidak dikenakan pajak untuk menggunakan jalan dan tidak dikenakan PPN.

Selain TAC, KAI juga memiliki tanggung jawab Infrastructure Maintenance and Operation (IMO). KAI berkewajiban untuk merawat jalur yang tak lain adalah milik negara. Di sisi lain, biaya IMO yang dianggarkan seringkali lebih besar dari kontrak yang diterima.

"Jadi mekanisme memang secara pembiayaan belum ideal karena biaya perawatan sekarang Rp1 triliun," tuturnya. 

Editor : Ranto Rajagukguk