BKPM Permudah Izin Usaha Mikro, Bahlil: Bisa Lewat HP

Rina Anggraeni · Senin, 13 Desember 2021 - 15:46:00 WIB
 BKPM Permudah Izin Usaha Mikro, Bahlil: Bisa Lewat HP
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.(Foto: ist)

JAKARTA, iNews.id - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Investasi mempermudah pemberian izin bagi usaha mikro atau perorangan. Hal itu, merupakan bagian dari kolaborasi BKPM dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), serta Kementerian BUMN. 

Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, BKPM, Kemenkop UKM dan Kementerian BUMN berkolaborasi mempercepat program penerbitan dan pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) perorangan.

Dalam kolaborasi tersebut, BKPM melaksanakan percepatan pengurusan izin usaha (NIB), KemenkopUKM melakukan pendampingan dan pembinaan usaha mikro dan kecil dalam proses NIB, sedangkan KemenBUMN memastikan akses pembiayaan bagi UMKM dan market demand.

Saat ini, lanjutnya, pengurusan izin usaha bisa melalui handphone dan cukup menggunakan KTP elektronik. "Izin usaha perseorangan via HP dan tanpa dikenakan biaya apapun. Berbeda dengan dulu yang rumit dan susah setengah mati," kata Bahlil di Jakarta, Senin (13/12/2021).

Saat ini, terang Bahlil, pihaknya sudah mengeluarkan NIB sebanyak 430.000 lebih bagi pelaku usaha, yang 98 persen diantaranya merupakan UMKM perseorangan. "UMK kita formalkan agar bisa mendapat kredit bank," ujar Bahlil. 

Dia mengungkapkan, selain mempermudah perijinan usaha bagi UMK, UU Ciptaker khususnya Pasal 90 juga mengamanahkan bahwa melarang investor asing masuk ke sektor usaha yang modalnya di bawah Rp10 miliar. 

"UU menyebutkan sektor tersebut untuk UMKM. Dan lahirnya pasal 90 itu merupakan perjuangan Menteri Teten," ungkap Bahlil.

Dia mengungkapkan, proses pengurusan NIB dilakukan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) Indonesia yang dapat diunduh pada Google Playstore. Artinya, pelaku usaha dapat secara mudah mendapatkan NIB melalui perizinan online dengan menggunakan sistem OSS Berbasis Risiko.

Dalam kesempatan itu, Menteri Teten menegaskan, dengan transformasi UMK dari sektor informal menjadi formal dengan memiliki NIB, memiliki banyak manfaat yang bisa diperoleh. "Kini, pelaku UMK memiliki akses pada pembiayaan, ijin edar dari BPOM, sertifikat halal, dan sebagainya," tutur Bahlil. 

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel: