BPKP Ungkap 30 Persen Keluarga Belum Terima Bansos Gara-gara Perubahan Data

Suparjo Ramalan ยท Rabu, 15 September 2021 - 14:00:00 WIB
BPKP Ungkap 30 Persen Keluarga Belum Terima Bansos Gara-gara Perubahan Data
BPKP Ungkap 30 Persen keluarga belum terima bansos gara-gara perubahan Data. (Foto: Ilustrasi/Ist)

JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, ada 20 hingga 30 persen keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Penyebabnya, karena terjadi perubahan data.

Karena itu, BPKP mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) dan pihak terkait untuk bersama-sama memperbaiki data-data yang mengalami perubahan tersebut. 

"Itu akan selalu ada, akan selalu kita perbaiki. Dan masalah data ini akan selalu kita perbaiki karena akan berubah. Karena itu, biasa saja itu 20 persen, 30 persen belum tersalurkan (bansos). Yang kita perbaiki itu lebih dari itu, sekitar 50 persen," kata Ateh saat ditemui di BPKP, Rabu (15/9/2021). 

Baru-baru ini, kata dia, Kemensos mencatat ada 5,9 juta data baru penerima bansos setelah dilakukan perbaikan. Ateh mengaku, sejak Covid-19 berdampak pada pendapatan masyarakat, terjadi penyesuaian data bansos. 

"Kalau data bansos memang dari dulu itu memang data yang 2012, kita cleansing, kita perbaiki. Seiring dengan Covid-19, tambah terus data ini, data baru ini pasti ada. Istilahnya yang tadi enggak masuk dalam PKM, kini muncul baru. Misalnya pedagang warung, pedagang kaki lima, inikan terus berubah. Setiap hari data-data itu terus berubah," tuturnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti masalah akurasi data yang dimiliki pemerintah. Menurutnya hal ini masih menjadi persoalan hingga hari ini. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran menjadi tak cepat dan tepat. 

"Menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” katanya, beberapa waktu lalu. 

Dia juga menyebut data-data lain juga perlu diperbaiki. Apalagi seringkali data pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. 

Editor : Jujuk Ernawati

Bagikan Artikel: