Diciduk KPK, Begini Nasib Wisnu Kuncoro di Krakatau Steel

Rully Ramli · Minggu, 24 Maret 2019 - 18:58 WIB
Diciduk KPK, Begini Nasib Wisnu Kuncoro di Krakatau Steel

Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim (tengah) menggelar jumpa pers menanggapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Produksi dan Teknologi Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro sebagai tersangka. Silmy didampingi oleh Direktur Keuangan Tardi (kanan) dan Direktur Sumber Daya Manusia Rahmad Hidayat (kiri). (Foto: iNews.id/Rully Ramli)

JAKARTA, iNews.id - Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Wisnu Kuncoro diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wisnu diduga menerima suap dari pengusaha atas proyek yang akan dikerjakan BUMN baja tersebut.

Lalu, bagaimana nasib Wisnu di Krakatau Steel?

Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim memastikan status Wisnu yang menjadi tersangka KPK membuat posisinya di Krakatau Steel menjadi direktur non-aktif.

"Pasti itu sudah dinonaktifikan karena yang tanda tangan untuk direksi itu bu menteri (Menteri BUMN, Rini Soemarno)," kata Silmy di kantornya, Jakarta, Minggu (24/3/2019)

Menurut Silmy, posisi Wisnu di Krakatau Steel cukup strategis bagi keberlangsung perusahaan. Oleh karena itu, tugas Wisnu untuk sementara akan dikerjakan oleh dirinya bersama Rahmad Hidayat yang saat ini menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Krakatau Steel.

"Tugas-tugas strategis saya ambil alih dan operasional day-to-day oleh Pak Rahmad Hidayat," ujar dia.

Mantan direktur utama PT Pindad (Persero) itu mengaku tidak berwenang untuk memecat Wisnu. Namun, dia memastikan akan berkomunikasi dengan Menteri BUMN untuk menentukan nasib Wisnu ke depan.

Kepastian soal posisi Wisnu, kata dia, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, dia belum mengetahui apakah RUPS akan digelar sesuai jadwal 26 April 2019 atau menggelar RUPS Luar Biasa (RUPSLB) secepatnya.

"Untuk penggantian yang sifatnya permanen memang harus melewati RUPS dan yang tak ter-schedule, tetap harus di-schedule-kan, ada namanya RUPSLB. Saya masih konsultasi dengan deputi dan ibu menteri terkait langkah selanjutnya," tutur Silmy.


Editor : Rahmat Fiansyah