Hutama Karya Tunggu Audit BPKP soal Utang Pemerintah Rp1,88 Triliun

Suparjo Ramalan ยท Senin, 06 Juli 2020 - 18:19 WIB
Hutama Karya Tunggu Audit BPKP soal Utang Pemerintah Rp1,88 Triliun

BPKP masih mengaudit piutang PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp1,882 triliun. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih mengaudit piutang PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp1,88 triliun. Dana tersebut merupakan sisa utang pemerintah yang harus dilunasi. 

Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto masih menanti hasil audit dari BPKP yang selanjutnya akan dibayar pemerintah. Dana itu, kata dia akan dipergunakan untuk pembangunan dan pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).  

"Kami masih menunggu hasil audit dari BPKP. Sekarang dalam proses. Tentu kami sangat berharap bahwa piutang kami ini kepada pemerintah dapat segera dibayarkan," ujar Budi saat dihubungi, Jakarta, Senin (6/7/2020). 

Dia mengatakan, utang pemerintah yang diaudit terdiri dari dana Rp495 miliar yang sudah selesai diverifikasi tapi belum dibayarkan dan Rp1,38 triliun masih dalam proses verifikasi. Jadi, total outstanding utang tersebut mencapai Rp1,88 triliun 

Budi menyebut, dalam tahap audit, BPKP akan memverifikasi dokumen, dan menagih ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Selanjutnya LMAN akan membayar ke Hutama Karya.

Dia menuturkan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna pengadaan tanah JTTS dapat menggunakan dana Badan Usaha.

Saat ini, lanjut Budi, Hutama karya tetap berupaya untuk menjalankan proyek penugasan yang diamanatkan pemerintah, yakni pembangunan dan pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.765 KM.

Editor : Ranto Rajagukguk