Jokowi Batasi Masa Jabatan Kepala SKK Migas Maksimal 4 Tahun

Rahmat Fiansyah ยท Rabu, 02 Mei 2018 - 09:51 WIB
Jokowi Batasi Masa Jabatan Kepala SKK Migas Maksimal 4 Tahun

Presiden Joko Widodo. (Foto: AFP)

JAKARTA, iNews.id – Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan yang membatasi masa jabatan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Gas Bumi (SKK Migas) maksimal 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan atau maksimal dua periode.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Aturan ini ditandatangani Presiden pada 17 April lalu dan mulai berlaku sejak diundangkan.

“Dalam rangka peningkatan pelaksanaan fungsi dan tugas SKK Migas, Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Komisi Pengawas dapat memberhentikan Kepala SKK Migas sebelum masa jabatannya berakhir,” bunyi Pasal 8 ayat (5) Perpres ini, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Rabu (2/5/2018).

Dalam Perpres sebelumnya, tidak ada batas masa jabatan Kepala SKK Migas. Selain menetapkan masa jabatan, aturan baru ini juga memberikan batas usia pensiun untuk Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas Internal, dan para Deputi yaitu 60 tahun. Sedangkan batas usia pensiun pegawai SKK Migas ditetapkan 56 tahun dan dapat diperpanjang hingga 58 tahun.

Penerbitan aturan itu dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan SKK Migas. Untuk itu, kini organisasi dan sumber serta mekanisme biaya operasional lembaga tersebut diatur.

 “Dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi oleh SKK Migas, dibentuk Komisi Pengawas,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres ini.

Komisi Pengawas beranggotakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai ketua dan Menteri Keuangan sebagai wakil ketua. Anggota komisi terdiri atas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dan Wakil Menteri ESDM.

Namun, komposisinya relatif sedikit. Sebelumnya posisi Kementerian Keuangan diisi Wakil Menteri Keuangan. Sementara anggota komisi hanya Kepala BKPM dan Wakil Menteri ESDM.

Selain komposisi keanggotaan, Perpres yang baru juga memberikan tugas tambahan kepada Komisi Pengawas yaitu memberikan arahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal dan menerima laporan hasil pengawasan internal SKK Migas.

Dari sisi operasional, Perpres ini menghapus ketentuan mengenai biaya operasional SKK Migas yang sebelumnya berasal dari jumlah tertentu dari bagian negara dari setiap usaha kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Dalam Perpres ini, biaya SKK Migas kini berasal dari sisa anggaran eks Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Tahun 2012.

Selanjutnya, menurut Perpres ini, biaya operasional SKK Migas dilakukan sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur oleh Menteri Keuangan.

Editor : Rahmat Fiansyah