Ketua DPD LaNyalla Dukung Aksi Erick Thohir Menata BUMN

Abdul Rochim ยท Kamis, 16 Januari 2020 - 23:11 WIB
Ketua DPD LaNyalla Dukung Aksi Erick Thohir Menata BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir (tengah), Ketua DPD LaNyalla Mattalitti (kiri), dan Ketua Komite II DPD Yorris Raweyai (kanan). (Foto: Sindo/Abdul Rochim)

JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung penuh langkah Menteri BUMN Erick Thohir menata perusahaan pelat merah. Diharapkan, BUMN ke depan lebih baik.

LaNyalla mengatakan pelaku usaha selama ini mengeluhkan kiprah BUMN yang terlalu menguasai proyek pemerintah sehingga ruang gerak swasta makin sempit.

”BUMN yang paling banyak mendapat pengaduan dari kalangan dunia usaha selain Pelindo dan Angkasa Pura, juga dominasi BUMN karya di pekerjaan jasa konstruksi," ujar LaNyalla di Hotel Fairmont Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur tersebut menilai, banyaknya pengaduan itu menandakan persaingan usaha yang tidak sehat. Sejumlah asosiasi di sektor pelabuhan seperti INSA, ALFI dan IPERINDO juga mengadukan persoalan ke DPD. Mereka mengeluhkan berkurangnya layanan yang diberikan kepada swasta yang beraktivitas di sekitar pelabuhan.

“Di Surabaya dikeluhkan tentang pendangkalan alur, sehingga pengusaha galangan kapal kesulitan mendapat pekerjaan kapal skala besar. Ini salah satu contoh saja,” ucap dia.

LaNyalla berharap penataan BUMN lewat roadmap yang tengah disusun Erick Thohir bisa mendorong BUMN menjadi pemain global, bukan hanya lokal. Dia mendorong supaya BUMN lebih sering mengikuti tender internasional.

”Seperti sudah pernah dilakukan PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Inka, PT Dirgantara Indonesia dan lainnya,” ucapnya.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, BUMN tidak boleh mematikan swasta.

”Presiden menugaskan kami untuk menciptakan ekosistem yang baik antara BUMN, swasta, BUMD dan BUMDes. Itu yang sedang kami susun dan jalankan sekarang, termasuk penggunaan key performance indicator dalam penataan ini,” ucapnya.

Sebagai menteri BUMN, Erick memiliki kewenangan untuk menutup anak usaha BUMN yang bergerak jauh di luar bisnis inti induknya. " Intinya harus back to core business,” ucap dia.

Penataan ini, kata Erick, perlu dilakukan karena banyak BUMN yang tidak efisien. Dari total keuntungan BUMN sebesar Rp120 triliun, ternyata hanya disumbang tidak lebih dari 10 BUMN.

“Jadi lebih baik fokus kepada BUMN yang besar-besar saja, daripada ke yang kecil-kecil, yang malah bersaing dengan UKM dan swasta menengah,” katanya.

Editor : Rahmat Fiansyah