Kisruh Mantan Pekerja AMT, Pertamina Harus Evaluasi Mitra Bisnis

Ranto Rajagukguk ยท Senin, 14 Januari 2019 - 00:30 WIB
Kisruh Mantan Pekerja AMT, Pertamina Harus Evaluasi Mitra Bisnis

Ilustrasi. (Foto: iNews.id/Yudistiro Pranoto)

JAKARTA, iNews.id - Adanya aksi demo puluhan mantan sopir yang mengoperasikan mobil tangka PT Patra Niaga dinilai salah alamat. Pasalnya, para sopir tersebut adalah pekerja kontrak yang direkrut perusahan swasta penyedia tenaga sopir yang bermitra dengan anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut.

Pengamat energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menilai, aksi demo mantan Awak Mobil Tangki (AMT) ini momentumnya sangat politis dan pasti akan menyita perhatian publik. “Jika aksi ini tidak ditangani dengan baik oleh para mitra Patra Niaga subkontraktor distribusi BBM, maka akan sangat merugikan Pertamina sebagai korporasi,” katanya di Jakarta, Minggu (13/1/2019).

Dia menjelaskan, selama ini masyarakat menganggap bahwa para sopir mobil tangki adalah karyawan Pertamina. Padahal mereka adalah pekerja perusahaan lain yang bermitra dengan anak usaha Pertamina yakni menjadi subkontraktor Patra Niaga.

Dia berharap Pertamina memberi reward and punishment atas mitra-mitra mereka secara tegas dan bijaksana. “Hal ini akan dapat membantu sehingga tidak merugikan Pertamina, merusak citra Presiden Jokowi dan kredibilitas Direktur Utama Pertamina. Dalam tahun politik isu ini rawan digoreng,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengungkapkan, permasalahan mengenai para AMT ini dimulai saat adanya PHK terhadap 141 orang AMT oleh pihak perusahaan angkutan tempat mereka bernaung. Hal tersebut terjadi akibat tidak memenuhi syarat yang ditetapkan pihak perusahaan angkutan selama masa percobaan. 

“Seleksi dan evaluasi itu meliputi tingkat kehadiran kerja, kinerja yang sesuai target, tidak adanya tindakan indisipliner pekerja, dalam usia produktif, kondisi fisik sehat hingga lulus psikotes yang dilakukan lembaga psikologi. Dan semua syarat tersebut ditetapkan oleh pihak perusahaan angkutan, bukan oleh pihak Pertamina Patra Niaga,” kata Mamit.

Tuntutan terkait penghapusan sistem outsourcing dinilai juga tidak bisa diterapkan mengingat para AMT ini berada di bawah naungan perusahaan angkutan. Menurut dia, untuk kebijakan menjadikan karyawan tetap bisa dilakukan tetapi hal itu menjadi kebijakan dari pihak perusahaan angkutan itu sendiri. “Harusnya para AMT menuntut hal tersebut, bukan meminta menjadi karyawan tetap Pertamina Patra Niaga,” ucapnya.

Persoalan lain yang juga timbul dari masalah ini adalah terkait nama Serikat Pekerja. Pasalnya, Pertamina Patra Niaga telah memiliki serikat pekerja yang terdaftar secara resmi di Suku Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta dengan nama Serikat Pekerja Pertamina Patra Niaga (SPPN). 

Ironisnya, para AMT kemudian membentuk lagi sebuah serikat pekerja dengan mencatut nama Pertamina Patra Niaga yakni Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki PT Pertamina Patra Niaga. “Hal ini menjadi bermasalah karena para AMT sendiri tidak bermitra secara langsung ke Pertamina Patra Niaga, tetapi kepada perusahaan transportasi yang bermitra dengan Pertamina Patra Niaga,” tuturnya. 


Editor : Ranto Rajagukguk