Kisruh Pembangunan Marunda, Negara Berpotensi Kehilangan Rp200 Miliar per Tahun

Ranto Rajagukguk ยท Rabu, 26 Juni 2019 - 16:22 WIB
Kisruh Pembangunan Marunda, Negara Berpotensi Kehilangan Rp200 Miliar per Tahun

Pemerintah akan kehilangan pendapatan sebesar Rp200 miliar per tahun jika kasasi PT Karya Citra Nusantara (KCN) ditolak Mahkamah Agung (MA). (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah akan kehilangan pendapatan sebesar Rp200 miliar per tahun jika kasasi PT Karya Citra Nusantara (KCN) ditolak Mahkamah Agung (MA). Hal ini menyikapi sengketa konsesi kepemilikan pelabuhan Marunda antara KCN dengan PT Kawasan Berikat Nasional (KBN).

"Andai kata pelabuhan ini selesai, kontribusi per tahun ke negara sekitar Rp 200 miliar per tahun. Tapi dengan catatan, itu bukan hanya ke Kemenhub (Kementerian Perhubungan), tapi dalam arti ke semua perpajakan, pemda (pemerintah daerah), dan semuanya yang menjadi stakeholder di pelabuhan ini," ujar Widodo Setiadi, Direktur Utama KCN, kepada pers di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Kisruh pelabuhan Marunda antara KCN dan KBN yang berkepanjangan saat ini sudah pada tahap kasasi. Bahkan, dengan pelabuhan yang baru selesai dibangun sepanjang 800 meter saja, negara bakal kehilangan pendapatan sekitar Rp28 miliar per tahun. 

“Pembayaran konsesi 5 persen dari pendapatan bruto pelabuhan ke kas negara atau lebih dari Rp5 miliar per tahun. Ini adalah persentase terbesar dari seluruh konsesi pelabuhan yang ada di Indonesia, yang rata-rata membayarkan konsesi di kisaran 2,5 persen per tahun sesuai dengan peraturan menteri perhubungan (Permenhub) Nomor PM 15 tahun 2015,” ujar Widodo.

Tak hanya itu, berdasarkan data kontribusi pajak yang terdiri dari PPH 21, PPH 23, PPH 25, PPH 29, dan PPN, KCN telah menyetor pajak dengan nilai lebih dari Rp12,3 miliar per tahunnya. “Kemudian KCN juga berkontribusi dari pembayaran PBB ke Pemprov DKI Jakarta yang berada pada angka Rp2,4 miliar per tahun,” kata Widodo.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Sidik Pramono mengatakan, pemerintah sudah seharusnya melihat masalah ini dengan bijak dan mempertimbangkan potensi negara akan kehilangan pendapatan yang cukup besar. Apalagi perusahaan swasta KCN, yang membangun dengan modal sendiri tanpa membebani anggaran pemerintah baik melalui APBN maupun APBD, selama ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara setiap tahunnya.

Widodo juga menjelaskan, KBN sebagai pemilik 15 persen saham KCN terdapat porsi dividen sebesar Rp8,6 miliar per tahun. “Yang perlu ditekankan di sini adalah negara menerima pendapatan sebesar itu tanpa harus mengeluarkan uang modal sepeser pun, dengan kata lain hanya dengan modal nol rupiah, negara telah mendapatkan untung miliaran rupiah,” ujar Widodo.


Editor : Ranto Rajagukguk