Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Komisaris BUMN: Pengawasan Jadi Lemah

Giri Hartomo ยท Senin, 06 Juli 2020 - 13:10 WIB
Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Komisaris BUMN: Pengawasan Jadi Lemah

Kementerian BUMN. (Foto: Ant)

JAKARTA, iNews.id - Ombdusman mengkritisi banyaknya komisaris BUMN yang rangkap jabatan. Kondisi tersebut dinilai memperburuk kinerja perusahaan pelat merah.

Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman, mengatakan, lembaganya menerima banyak laporan rangkap jabatan Komisaris BUMN, baik antar instansi maupun antar induk anak usaha.

"Di sini juga kan menyangkut akuntabilitas. Ini akan berdampak pada hasil kinerja (BUMN) secara keseluruhan," katanya dalam acara Market Review IDX Channel, Senin (6/7/2020).

Selain rangkap jabatan, dia juga menyoroti beberapa komisaris yang tidak memiliki kompetensi untuk menduduki posisi tersebut. Posisi ini biasanya diisi oleh relawan politik.

Menurut dia, rangkap jabatan dan sebagian komisaris tak kompeten bisa melemahkan fungsi dewan komisaris selaku pengawas direksi BUMN.

"Itu yang kami lihat akan ada kelemahan dari fungsi komisaris itu sendiri. Sebagai pengawas dan pengendali," ujarnya.

Alamsyah menambahkan, komisaris BUMN yang rangkap jabatan jarang hadir saat rapat. Mereka juga sulit dimintai pendapat saat proses pengambilan keputusan di BUMN.

Padahal, kata dia, Komisaris BUMN memperoleh gaji yang sangat besar. Dengan kata lain, mereka memperoleh gaji dobel akibat rangkap jabatan sehingga memicu kecemburuan komisaris BUMN yang benar-benar bekerja.

"Kalau dia rangkap jabatan dia memiliki waktu yang tidak cukup, kami banyak menerima keluhan dari beberapa komisaris yang bekerja cukup serius, mereka mengeluhkan banyak komisaris yang rangkap jabatan bekerjanya ini asal, produknya tidak jelas, kehadiran juga rendah, masukan kurang dan kami belum melihat Kementerian BUMN mengumumkan hasil kinerja evaluasi para komisaris," tuturnya.

Ombudsman sebelumnya mengungkapkan ada 397 komisaris BUMN yang rangkap jabatan pada 2019. Mereka yang rangkap jabatan berasal dari ASN aktif, anggota TNI yang mayoritas masih aktif, sampai anggota partai politik.

Editor : Rahmat Fiansyah